Berita

wawan purwanto/ist

Pengamat Intelijen: Greenpeace Indonesia Alat Kepentingan Asing

KAMIS, 12 JULI 2012 | 19:32 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Greenpeace Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai alat kepentingan asing. Alasannya, menurut pengamat intelijen Wawan H. Purwanto, sederhana. Greenpeace Indonesia adalah bagian dari organisasi internasional, yang karenanya membawa misi dan kepentngan pemodal atau negara asing.

Pernyataan Wawan Purwanto ini disampaikan ketika menanggapi tarik ulur pembahasan RUU Ormas antara Pansus DPR dengan pemerintah. Salah satu poin yang diperdebatkan dalam pembahasan itu adalah status hukum dan dana asing yang dikantongi organisasi seperti Greenpeace Indonesia.

"Kalau kita lihat dari gerakan dan pendanaan memang (Greenpeace Indonesia) bisa dikategorikan agen asing. Tentunya, apa yang mereka perjuangkan untuk kepentingan asing. Ibaratnya, tidak ada makan siang yang gratis," ujar Wawan di Jakarta, Kamis siang (12/7).

  Menurutnya, pemerintah perlu mendata aktivitas hingga pendanaan organisasi ini dan tidak sekadar memberikan cap sebagai agen asing.

"Kalau mereka tidak pernah memberi report harus segera diberikan sanksi mulai dari teguran hingga pembubaran. Yang terpenting adalah ketegasan pemerintah," kata Wawan yang adalah mantan Sekretaris Tim Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan UKM Kantor Wakil Presiden di era Jusuf Kalla itu.

Secara terpisah, Ketua Pansus RUU Ormas di DPR Abdul Malik Haramain mengatakan, Greenpeace Indonesia dimasukkan dalam LSM lokal karena berbadan hukum Indonesia. Tetapi tetap harus mendaftarkan diri ke Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena memiliki afiliasi dengan Greenpeace Internasional.

"Ibarat waralaba (franchise), Greenpeace Indonesia merupakan bagian dari Greenpeace Southeast Asia. Secara keseluruhan, Greenpeace Southeast Asia merupakan jaringan dari Greenpeace Internasional. Greenpeace Indonesia setiap tahun mendapat logistik (dana) dari Greenpeace Southeast Asia,'' kata Abdul Malik menjelaskan.

Pansus RUU Ormas telah sepakat semua dana yang diterima ormas, LSM dari pihak asing harus dilaporkan kepada pemerintah melalui Kemendagri. Bukan hanya dilaporkan, catatan mengenai dana itu pun akan diaudit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Monitoring, evaluasi dan audit akan dilakukan secara berkala.

Beberapa waktu lalu, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan pihaknya akan memperketat aturan dalam RUU Ormas. Pemerintah berharap pengaturan ormas akan lebih tegas. Setiap ormas harus terdaftar di Kemendagri. Bila menolak dan tidak melaporkan diri, ormas tersebut akan dicap sebagai ormas liar dan tidak akan dilayani, termasuk tidak mendapat fasilitas pemerintah. [guh]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Menolak Kursi Bagi Penjaga Hutan

Senin, 16 November 2026 | 22:32

BNI Perluas Pembiayaan Ekosistem Perumahan Mendukung Program 3 Juta Rumah

Senin, 16 November 2026 | 22:22

Anak Buah Anwar Sadad Bungkam saat Digiring ke Mobil Tahanan KPK

Senin, 16 November 2026 | 22:10

PTPN IV PalmCo Hadir Dukung Pembangunan Asrama Santri di Aceh Selatan

Senin, 16 November 2026 | 22:08

KPEI-BEI Integrasikan Sistem Repo, Transaksi Perdana Capai Rp179 Miliar

Senin, 16 November 2026 | 21:45

Peradi Profesional Perkuat Kerja Sama dengan Yayasan Tarumanagara

Senin, 16 November 2026 | 21:38

Mantan Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad Terima Suap Dana Hibah, Segini Besarnya

Senin, 16 November 2026 | 21:02

Transaksi DNDF KPEI Melonjak 202 Persen, Nilainya Tembus 7,41 Miliar Dolar AS

Senin, 16 November 2026 | 20:45

KAHMI Jateng Dorong Energi Terbarukan untuk Wujudkan Kedaulatan

Senin, 16 November 2026 | 20:39

Kapal Diperiksa, Truk Dibatasi: Nasib Logistik di Musim Nataru

Senin, 16 November 2026 | 20:28

Selengkapnya