Berita

mahfud md/ist

Omongan Mahfud MD Tentang Atheis dan Komunis Pencitraan Nyapres

RABU, 11 JULI 2012 | 23:42 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Pernyataan Ketua MK Mahfud MD tentang diperbolehkannya penganut atheis dan komunis di Indonesia lebih didasari oleh dorongan untuk pencitraan politik.

"Dia kan sedang masuk bursa calon presiden, ada kemungkinan arahnya ke situ," ujar Pimpinan Taruna Muslim, Ustadz Alfian Tanjung seperti dikutip dari arrahmah.com (Rabu, 11/7).

Menurut penulis buku 'Mengganyang Komunis: Langkah & Strategi Menghadapi Kebangkitan PKI' itu, statemen yang disampaikan Mahfud MD kepada Perdana Menteri Jerman Angela Merkel itu jelas-jelas sangat berbahaya karena bertentangan dengan prinsip bangsa Indonesia yang meyakini eksistensi Tuhan. Logika Ketuhanan yang Maha Esa sangat bertolak belakang dengan atheis dan komunis.


"Semua agama akan menentang keberadaan komunis dan atheis," tegas Dosen di Uhamka ini.

Dia menambahkan, ideologi komunis maupun atheis tidak bisa eksis di Indonesia karena bertentangan dengan konstitusi. Tap MPRS No 25 Tahun 1966 dan UU No 27 tahun 1999 dengan tegas melarangan komunis dan atheis di Indonesia.

Seharusnya, kata dia, Mahfud MD tidak mengatakan memberikan hak hidup komunis dan atheis di hadapan Kanselir Jerman Angela Merkel, apalagi di negeri Jerman sendiri Nazi dilarang. Apabila negara setingkat jerman saja dapat melarang eksistensi dan aktifitas politik Nazi, maka menurutnya, Indonesia pun sangat wajar menerapkan peraturan sejenis bagi ideologi yang mengancam eksistensi negara dan hal tersebut tidaklah melanggar HAM.

"Jadi, di negara demokrasi pun ada batasan-batasan terhadap ideologi yang mempunyai catatan hitam terhadap suatu bangsa. Kalau di Jerman boleh, berarti di Indonensia tidak ada masalah melarang Komunis" tandas Ustadz Alfian.[dem]


Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya