Berita

PPP: Daripada untuk IMF, Jauh Lebih Menguntungkan Dana Cadangan Devisa Dikelola BI

SELASA, 10 JULI 2012 | 21:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

RMOL. Betapa bodohnya bangsa Indonesia jika terus menerus rela disetir asing padahal sudah tahu ujung-ujungnya adalah musibah. Rencana Indonesia meminjamkan cadangan devisa sebesar US$ 1 juta ke International Monetary Fund (IMF) menuai hujan gugatan.

"Faktanya, sejak refomasi, banyak kebijakan Indonesia atas dasar keinginan IMF yang mengakibatkan Indonesia harus menanggung risiko atau kerugian besar," ujar anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PPP, Zaini Rahman, dalam siaran persnya kepada wartawan, Selasa (10/7).

Contohnya, dalam kebijakan obligasi rekap yang mengakibatkan Indonesia menanggung beban berat. Maka itu, lanjut Zaini, dalam konteks rencana peminjaman cadangan devisa Indonesia ke IMF, Indonesia harusnya tidak mau lagi menanggung kerugian dan risiko-risiko.


"Cadangan devisa jauh lebih menguntungkan dikelola oleh Bank Indonesia (BI). Karena jika cadangan devisa dikelola BI justru akan menambah benefit, baik bagi BI maupun untuk membantu persoalan bank-bank di dalam negeri. Termasuk membantu para importir mengatasi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi," ujarnya

Tapi, jika cadangan devisa itu dipinjamkan ke IMF, belum jelas benefit yang diperoleh. Pemerintah pun hingga kini tak pernah menjelaskan secara konkret. Bahkan kita belum tahu persis bantuan itu dari cadangan devisa atau dari APBN. Kalau itu cadangan devisa yang mestinya dikelola BI, berarti pemerintah intervensi kebijakan BI dan melanggar UU. Sementara kalau itu dari APBN, harus mendapat persetujuan DPR.

"Selama ini IMF sudah melakukan malpraktik ekonomi di Indonesia. Justru akibat mengikuti skenario IMF, utang Indonesia terus melonjak hingga Rp 1.900 triliun yang menjadi beban bagi Indonesia ke depan," ungkapnya. [ald]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Fenomena, Warga Sumsel Ramai-Ramai Siarkan Banjir Secara Live

Minggu, 05 April 2026 | 21:48

Besok Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri

Minggu, 05 April 2026 | 21:29

Kejagung Periksa Kajari Karo Danke Rajagukguk

Minggu, 05 April 2026 | 20:57

Rekan Akmil Kenang Dedikasi Mayor Zulmi di Medan Tugas

Minggu, 05 April 2026 | 20:47

LPSK: RUU PSDK Harus Perkuat SIstem Perlindungan Saksi dan Korban

Minggu, 05 April 2026 | 20:31

JK: Saya Kenal Roy Suryo, Tapi Tak Pernah Danai Isu Ijazah Jokowi

Minggu, 05 April 2026 | 19:58

Simpan Telur di Kulkas, Dicuci Dulu atau Tidak?

Minggu, 05 April 2026 | 19:56

BRIN Ungkap Asa-Usul Cahaya Misterius di Langit Lampung

Minggu, 05 April 2026 | 19:15

Mayor Anumerta Zulmi Salah Satu Prajurit Terbaik Kopassus

Minggu, 05 April 2026 | 18:51

Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Minggu, 05 April 2026 | 18:33

Selengkapnya