Jangan Saling Tuding, Macet Di Merak-Bakauheni Bukan Karena Armada Semata

RMOL. Kemacetan yang terjadi di pelabuhan Merak-Bakauhuni yang terus berulang ini menjadi bukti lemahnya koordinasi antar instansi pemerintahan. Kementerian Perhubungan yang bertanggungjawab dalam hal transportasi dan Kementerian BUMN yang bertanggungjawab dalam pengelolaan PT ASDP nyatanya belum memberikan solusi konkret untuk mengatasi kemacetan itu. Justru upaya saling tuding satu sama lain kerap terjadi.

"Kami meminta agar kedua instansi tersebut dapat melakukan koordinasi lebih intensif dan serius untuk menyelesaiakan persoalan di penyebrangan Merak-Bakauhuni," pinta anggota Komisi V dari Fraksi PPP, M Arwani Thomafi dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi (Senin, 9/7).

Persoalan kemacetan penyebrangan pelabuhan Merak-Bakauheni telah berulang kali terjadi. Penyelesaiannya harus dilakukan secara komprehensif dan tidak parsial. Meski telah dilaporkan kemacetan telah terurai, bukan berarti masalah tuntas.

"Penambahan kapal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kemacetan di penyebrangan Merak-Bakauhuni jelas bukan menjadi solusi satu-satunya. Justru langkah ini seperti menyederhanakan persoalan. Karena persoalannya bukan hanya di jumlah armada semata," tegas dia.

Diingatkan dia, kerugian atas kemacetan yang terjadi tidak sedikit. Penyelesaian yang dilakukan pemerintah dalam kenyataannya tak menyelesaikan persoalan.

"Kesan kebijakan hanya bersifat parsial dan tidak komprehensif sulit dibantah. Sepatutnya rekomendasi Ombusman RI dijadikan bahan evaluasi untuk memutus kemacetan pelabuhan Merak-Bakauhuni. Apalagi, tidak lama lagi kita akan menghadapi arus mudik-arus balik lebaran. Perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh mutlak dilakukan," tandas dia.[dem]