Jubir PPP: PNS Harus Netral, KPUD dan Panwaslu Mesti Profesional

Rabu besok (11/7), pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta akan digelar. Karena itu diharapkan, pesta demokrasi untuk warga Jakarta itu berjalan dengan jujur, adil, dan damai.

"Kami optimistis, masyarakat Jakarta sangat dewasa dalam melaksanakan demokrasi di Ibukota," ujar Jurubicara PPP M. Arwani Thomafi dalam keterangan pers yang diterima (Senin, 9/7).

Kendati demikian, PPP berharap penyelenggara Pemilukada DKI Jakarta yakni KPU Provinsi DKI Jakarta dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta dapat bekerja secara profesional. Karena itu, penyelenggara pemilu harus bekerja dengan profesional dan obyektif.

"Kami juga meminta kepada aparatur pemerintahan DKI Jakarta dari tingkat provinsi hingga kelurahan untuk bersikap netral," sambungnya.

Dia menjelaskan, Peraturan Pemerintah (PP) 53/2010 tentang Disiplin PNS pasal 4 secara tegas diatur larangan bagi PNS untuk memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

"Netralitas PNS penting untuk menjamin keberlangsung birokrasi yang non partisan serta memastikan layanan publik tidak terganggu oleh kepentingan politik sesaat," ungkapnya.

Sementara kepada seluruh pasangan calon dan partai politik, Arwani berharap dapat menjaga stabilitas Ibukota Jakarta dengan melaksanakan hajatan demokrasi lima tahunan ini dengan damai dan dewasa.

"Di masa tenang menjelang pelaksanaan Pemilukada DKI ini agar semua pihak menahan diri, khususnya kandidat dari incumbent yang secara bebas menggunakan atribusi jabatannya yang memungkinkan bermain di wilayah abu-abu. Karena dalam praktiknya, kandidat incumbent dengan leluasa menggunakan jabatannya untuk bertemu dengan publik," demikian Arwani. [zul]