Berita

ilustrasi

Aneh, Pilkada Satu Putaran Diklaim Satu Pasangan Calon

Bukan Cuma Rakyat Kecil yang Cari Duit di Arena Pilkada
SABTU, 07 JULI 2012 | 10:46 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Pragmatisme politik akan jadi beban negara, bukan hanya di Jakarta yang segera menggelar hari pencoblosan memilih Gubernur periode baru.

"Dimanapun, ketika sistem kedewasaan partai itu tidak ada, tidak semudah itu untuk mengatakan terima uangnya lalu coblos calon lainya. Kondisi di bawah tidak sesimpel itu," kata pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, saat diskusi Pilkada DKI di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (7/7).
 
Dalam pandangannya, masyarakat masih sangat feodal secara struktural. Dan biasanya, ajang kampanye adalah ajang mencari uang bukan bagi rakyat kecil saja, tapi orang-orang yang dihormati masyarakat dan ditakuti ketika mereka menjadi calo politik dalam proses transaksional.


"Jarang terjadi dalam tempat terbuka pemberian uang. Yang kita tidak tahu, termasuk ICW dan Panwaslu, adalah uang yang dibagikan besar ke timses ketika mereka punya lembaga atau komunitas. Itu yang lebih banyak terjadi di hari-hari akhir," ucap pengamat bersapaan Toto itu.

Dia juga mengingatkan kepada publik, agar tidak terjebak rilis survei di hari-hari terakhir mendekati pencoblosan yang tujuannya tentu saja menggiring opini publik.

Selain itu, baginya sungguh tidak masuk akal jika ada rilis dari lembaga survei tertentu yang menyatakan sebagian besar publik hanya menginginkan satu putaran, lalu mengklaimnya sebagai cita-cita satu pasangan kandidat tertentu.

"Seakan masyarakat pasti mendukung calon itu. Padahal semua calon juga tidak ada yang mau pemilu lama-lama. Pesan itu sangat tidak substansial dan saya sesalkan atas nama riset ilmiah," ucapnya. [ald]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya