Desakan sebagian pengurus Partai Golkar agar Zulkarnain Djabar mengundurkan diri atau dipecat dari partai dan DPR, karena tersangkut korupsi pengadaan Al Quran, dinilai sebagai sikap yang tidak kesatria.
Muncul kesan, partai Golkar tidak bertanggung jawab terhadap aktivitas dan perilaku kader-kadernya. Sikap politik seperti ini tidak mencerminkan pendidikan politik yang baik. Karena itu, Partai Golkar sama saja menerapkan pepatah, "habis manis, sepah dibuang".
"Kesan lain yang mungkin muncul adalah Golkar hanya mengakui seorang kader jika memenuhi dua kriteria. Pertama, kader yang tidak terlibat kasus korupsi. Kedua, kader yang 'bermain cantik' sehingga kasusnya tidak tercium aparat penegak hukum. Sementara, jika ada kader yang terlibat, segera diminta mundur atau dipecat," ujar pengamat politik Saleh P. Daulay kepada Rakyat Merdeka Online(Jumat, 6/7).
Padahal, lanjut pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, secara akademis pengertian kader adalah sekelompok elit pengurus inti organisasi yang telah dididik dan dilatih dengan sejumlah keterampilan dan pendidikan karakter yang baik agar dapat melakukan perubahan sosial di tengah masyarakat.
"Kader bukanlah child leaders yang kehadirannya sekadar memperbanyak massa. Mereka adalah orang-orang pilihan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari partai. Baik buruknya suatu partai, tergantung baik buruknya kader-kader partai itu," demikian Saleh.
Salah seorang pengurus Golkar yang ngotot meminta Zulkarnaen mundur adalah Nurul Arifin. Karena menurut Wakil Sekjen DPP Partai Golkar ini, Zulkarnaen tidak cukup hanya minta maaf..
Saleh memahami tuntutan mundur dan pemecatan dari para fungsionaris Golkar demi nama baik partai. Hanya saja, sebagai bentuk tanggung
jawab, Golkar harus terlebih dahulu berpartisipasi dalam mengusut dan membantu KPK.
Setelah semua kader yang diduga terlibat diproses sesuai dengan hukum, maka
pemecatan atau sanksi organisasi lain baru diterapkan. [zul]
