Berita

ilustrasi

Adhie M Massardi

Laskar Pelangi di Panggung Korupsi

Oleh Adhie M Massardi
KAMIS, 05 JULI 2012 | 20:27 WIB

PELANGI alias bianglala menurut ilmu pengetahuan yang kita pelajari di Sekolah Dasar adalah koalisi aneka warna sinar matahari yang dipantulkan oleh butiran air (hujan) di langit. Dalam bahasa yang agak lebih ilmiah, pelangi adalah gejala optik meteorolgi berupa cahaya aneka warna sejajar yang tampak di langit atau medium lain.

Dalam bahasa kebudayaan, pelangi adalah kumpulan anak manusia berbagai karakter dan latar belakang berbeda yang disatukan oleh komitmen untuk meraih tujuan dan cita-cita yang satu.

Sumpah Pemuda (1928) adalah konsep kebudayaan pelangi paling monumental dalam sejarah bangsa Indonesia. Sedangkan Laskar Pelangi yang diangkat ke layar perak oleh sineas Riri Riza (2008), merupakan karya sastra (pelangi) paling sukses dan paling digemari.

Dunia politik juga memiliki istilah pelangi. Koalisi aneka warna (partai) politik tercermin dalam susunan kabinet. Tapi di era orde baru (Soeharto), hanya pada episode pertama (1968-1973) pelangi tampak di kabinet. Selebihnya, hingga orde Soeharto tumbang (1998), pemerintahan hanya dikuasai oleh satu kekuatan politik: Golkar.

Karena sejak Soeharto dilengserkan belum lagi muncul kekuatan yang dominan, pada era reformasi sekarang ini pelangi mendominasi langit politik nasional. Pelangi (politik) mewarnai semua lembaga negara.

Pelangi ada di MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), ada di DPR , ada kabinet, ada di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), tercermin pula di MA (Mahkamah Agung), di MK (Mahkamah Konstitusi). Bahkan (Dewan Gubernur) Bank Indonesia dan BUMN pun memantulkan warna pelangi itu.

Akibatnya, pelangi jadi tampak membosankan. Tidak lagi menakjubkan sebagaimana aslinya pelangi yang merupakan fenomena alam penghias langit yang indah. Karena pelangi ternyata juga mewarnai kejahatan-kejahatan politik dan korupsi gila-gilaan yang terjadi di negeri ini.

Presiden Susilo yang juga Bos Besar Partai Demokrat, secara tegas dan tanpa malu sama sekali, mengakui partainya memang korup. Tapi, katanya, “...di atas Partai Demokrat, ada empat partai lain yang persentasenya (dalam hal korupsi) itu mencapai 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen, dan 5,2 persen...!”

Benar, rezim pelangi politik penguasa langit kekuasaan yang sekarang ini memang yang paling menjijikan sejak Indonesia merdeka (1945). Bukan saja cara “laskar pelangi” itu merekayasa kebijakan secara keterlaluan, dan jumlah uang negara yang dikorupnya yang maha dahsyat, tapi juga lahan yang dijadikan medan korupsi.

Dana bagi penanggulangan bencana untuk rakyat dikorupsi. Anggaran untuk sektor pendidikan dikorupsi. Bahkan pengadaan kitab suci pun dikorupsi. Sungguh, mereka termasuk golongan penguasa yang (sudah) melampoi batas.

Memang ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga hukum produk reformasi ini sempat ditakuti setelah bisa memenjarakan besan presiden. Indikator hukum dianggap kuat memang kalau sudah bisa menghukum “orang kuat” yang melanggar hukum.

Tapi hukum di negeri kita tidak pernah bisa kuat. Buktinya Antasari Azhar, Ketua KPK yang berhasil memenjarakan besan presiden, ternyata dengan mudah bisa dikriminalisasi. Kini giliran dia yang masuk bui.

KPK sekarang jadi seperti harimau tanpa taring. Kalau mengaum memang bikin bulukuduk merinding. Tapi gerakannya hanya bisa menerkam ayam kampung yang sial karena keluyuran di jalanan.

Sementara Laskar Pelangi berbaju koalisi, terus mengelar pesta pora di panggung korupsi. Menggasak uang negara dan membiarkan rakyat tetap melarat. Padahal bila tiba waktunya nanti, Allah akan mengazab mereka.

Sungguh, azab Allah sangat pedih...! [***]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Sejarah Hari Kesehatan Nasional Berawal dari Perjuangan Melawan Malaria

Kamis, 12 November 2026 | 08:36

Bursa Asia Dibuka Tertekan, Kospi Masuk Zona Merah

Kamis, 12 November 2026 | 08:17

Wall Street Menguat Dimotori Saham Teknologi dan AI

Kamis, 12 November 2026 | 08:00

Optimisme Teknologi dan Energi Bikin Pasar Saham Eropa Berpesta

Kamis, 12 November 2026 | 07:43

Paripurna HMP Tetap Jalan Sampai Status Gibran Jelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:39

MSCI Pangkas Konstituen Saham Indonesia, BRMS Turun Kelas

Kamis, 12 November 2026 | 07:32

Tekan Risiko Digital dan Etika Penagihan, OJK Terbitkan Regulasi Baru untuk Fintech

Kamis, 12 November 2026 | 07:20

Sentimen Politik Guncang Pasar: Ke Mana Arah IHSG Selanjutnya?

Kamis, 12 November 2026 | 07:07

Perusahaan Perkebunan Tanpa HGU Harus Diaudit

Kamis, 12 November 2026 | 06:49

Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Kupas Tuntas DIM RUU Migas

Kamis, 12 November 2026 | 06:20

Selengkapnya