presiden sby/ist
presiden sby/ist
Hal itu ditegaskan Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik pagi ini Kamis, (5/7).
Tak hanya itu, masih kata Rachland, Presiden juga menegaskan, pemerintah menilai perlu pembangunan gedung KPK dan bahkan telah mengusulkan besaran anggarannya. Namun, tentu saja kebijakan ini membutuhkan persetujuan DPR.
Makanya, sambung Rachland, Presiden meminta kader-kader Demokrat di DPR berupaya merangkul dan meyakinkan kolega-koleganya dari Partai lain untuk bersama-sama mengambil keberpihakan etis dengan mewujudkan persetujuan tersebut.
"Di luar seruan Presiden, perlu diingatkan kepada semua pihak, KPK akan terus dibutuhkan karena pemberantasan korupsi adalah perjuangan yang akan selalu relevan hingga ke masa depan," ungkap Rachlan.
"Kita semua harus mendukung KPK dengan mengenyampingkan selera politik partisan, tidak memproyeksikan fungsinya sebagai mandat yang bersifat sementara belaka," demikian Rachland, mantan Direktur Eksekutif The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), lembaga pegiat HAM ini. [zul]
Populer
Sabtu, 18 April 2026 | 02:00
Senin, 20 April 2026 | 14:11
Jumat, 17 April 2026 | 17:46
Senin, 13 April 2026 | 14:18
Kamis, 16 April 2026 | 00:32
Kamis, 16 April 2026 | 18:10
Senin, 13 April 2026 | 08:21
UPDATE
Selasa, 21 April 2026 | 18:18
Selasa, 21 April 2026 | 18:17
Selasa, 21 April 2026 | 18:13
Selasa, 21 April 2026 | 18:04
Selasa, 21 April 2026 | 17:52
Selasa, 21 April 2026 | 17:43
Selasa, 21 April 2026 | 17:42
Selasa, 21 April 2026 | 17:16
Selasa, 21 April 2026 | 17:13
Selasa, 21 April 2026 | 17:10