Koordinasi Pemerintah Atur Tata Niaga Holtikultura Lemah

Lemahnya koordinasi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono membuat pengaturan tata niaga impor holtikultura dikritik. Kebijakan antara Menteri Pertanian, Perdagangan dan Para Gubenur yang tidak sejalan menyebabkan pelaku usaha kebingungan dan petugas Bea dan Cukai menjadi serba salah.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Lira Indonesia (HIPLINDO), M. Jusuf Rizal usai menerima keluhan para importir anggota HIPLINDO di Jakarta (Selasa, 3/7).

"Ini harus segera diatasi kalau tidak akan menghambat perekonomian. Menko Ekonomi, Hatta Rajasa perlu segera ambil langkah-langkah stragis, taktis dan koordinatif dengan para menterinya agar tidak mengeluarkan kebijakan yang saling bertabrakan guna memacu pertumbuhan ekonomi," ujar Jusuf.

Menurut Jusuf Rizal, apapun kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan dunia usaha patut didukung. Tapi, jika kebijakan itu ternyata memiliki kelemahan yang menjadi kontraproduktif, dunia usaha pasti akan berteriak, seperti kebijakan tata niaga impor produk holtikultura yang bertabrakan.

Menteri Pertanian telah mengeluarkan Permen soal pambatasan pemasukan produk holtikultura melalui pelabuhan (buah dan sayur) yang sedianya berlaku 19 Maret 2012 namun diundur hingga 19 Juni 2012. Namun Permen Perdagangan No. 30/M-DAG/PER/5/2012 malah menunda lebih lama lagi hingga 28 September 2012. Sementara untuk tujuan Jawa Timur, Gubernur Jatim, Soekarwo berdasarkan Perda menolak masuknya impor buah dan sayuran ke Jawa Timur, karena ditakutkan akan mematikan para petani.

"Tentu adanya peraturan itu akan menyulitkan aparat Bea Cukai dilapangan. Dualisme kebijakan Kementerian ini, seolah menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintahan SBY-Boediono. Dunia usahapun menjadi bingung dengan kebijakan yang tidak singkron ini," tambah mantan Sekjen Indonesia Junior Chamber (IJC) Internasional itu.

Untuk itu, peraih penghargaan Leadership Award tersebut mendesak Menko Ekonomi Hatta Rajasa melakukan pembenahan kebijakan satu pintu agar masing-masing kementerian tidak jalan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingan masing-masing. Sebab kebijakan yang diambil tidak hanya menyangkut dalam negeri, tapi juga dunia internasional. Jika tidak dilakukan pembenahan citra pemerintahan SBY-Boediono akan lebih terpuruk lagi.

"Semestinya kebijakan-kebijakan strategis harus dibicarakan interdep. Bukan semau-maunya menterinya. Untuk itu Hatta Rajasa musti tegas benahi Permen yang tidak sejalan itu," tambah Jusuf Rizal. [zul]