Berita

dani setiawan/ist

KAU Desak Australia Batalkan Pencairan Utang US$ 1 Miliar kepada SBY

SENIN, 02 JULI 2012 | 19:16 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak pemerintah Australia membatalkan pencairan utang siaga sebesar US$ 1 miliar kepada pemerintahan SBY.

"Utang siaga itu tidak akan digunakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi sebagai cadangan untuk memfasilitasi investor surat utang Indonesia," tegas Ketua KAU, Dani Setiawan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Senin, 2/7).

Utang itu, lanjut dia, juga akan merugikan perekonomian Indonesia karena digunakan untuk kembali mendesakan berbagai agenda liberalisasi ekonomi. Indonesia juga akan dirugikan dengan pembayaran commitment fee, front-end fee dan lain-lainnya yang dipersyaratkan oleh kreditor.


Seperti diketahui, Presiden SBY hari ini dijadwalkan melakukan kunjungan bilateral ke Australia untuk membicarakan sejumlah persoalan termasuk untuk meminta komitmen pencairan utang siaga sebesar US$ 1 miliar itu.

Pemerintah sendiri kini tengah menanti realisasi komiment utang siaga sebesar US$ 5,5 milar atau Rp 51,7 triliun. Dengan rincian, dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar US$ 500 juta, Bank Dunia senilai US$ 2 miliar, pemerintah Australia sebesar US$ 1, dan sisanya diharapkan dari Jepang.

Pinjaman siaga itu rencananya akan digunakan pemerintah untuk mengantisipasi perluasan dampak krisis global akibat pelarian modal ke luar (capital outflow) dan kesulitan dalam penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) akibat minimnya minat investor.

Dikatakan dia, Indonesia akan dirugikan dengan pembayaran commitment fee, front-end fee dan lain-lain yang dipersyaratkan oleh kreditor. Misalnya, pada tahun 2009, ketika menandatangani perjanjian utang siaga dari Bank Dunia sebesar 2 miliar dolar AS, pemerintah harus menyetor pembayaran front-end fee sebesar 5 juta dolar AS di luar pembayaran bunga.

"Kami mendesak Pemerintah Australia membatalkan pencairan utang siaga itu," tandas Dani.[dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya