Pembenahan Infrastruktur Angin Surga Pemerintah

RMOL.Susah kalau semua sudah dipolitisasi. Itulah yang nampak dari rencana pengerjaan proyek pembenahan infrastruktur mulai dari jalan, jembatan hingga pelabuhan. Landasan hukum proyek tersebut hingga kini belum keluar.

Salah satu penghambat terbe­sar dalam kurang maksimalnya pertumbuhan ekonomi saat ini adalah infrastruktur, dimana jika hal ini ditekan secara progresif, akan membuat pertumbuhan eko­nomi maju ke angka 7 persen. Ka­­rena itu, pemerintah terus mene­bar angin surga alias janji manis untuk menggenjot pembangunan infra­struktur di dalam negeri.

Namun, upaya tersebut kerap menemui kendala, mulai dari pendanaan hingga persoalan tek­nis. Yakni lambannya proses pembebasan lahan. Selama ini permasalahan di infrastruktur jalan, menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Peker­jaan Umum Djoko Murjanto, adalah dari segi pendanaan atau alokasi anggaran.

Dana yang diperlukan untuk menggenjot pembangunan infra­struktur jalan nasional selama ini memang tidak memadai karena besarnya kebutuhan pembangu­nan jalan baru serta pemeliha­raan jalan yang sudah ada. Dia menye­butkan, sekitar 5 tahun la­lu dana untuk keperluan pemba­ngunan infrastruktur jalan na­sional bisa sekitar Rp 20 triliun namun yang dialokasikan dalam APBN hanya Rp 5 triliun.

“Namun dalam 2-3 tahun be­lakangan ini sudah se­makin baik,” kata Djoko. Peme­rintah, kata dia, tahun 2012 ini sudah mengalokasikan dana Rp 32 tri­liun untuk pembangunan jalan nasional di seluruh Indo­nesia.

Di samping permasalahan pen­da­naan dalam alokasi anggaran, permasalahan lainnya dalam pem­bangunan infrastruktur jalan ini, kata Djoko, adalah pengadaan lahan. Untuk pembangunan jalan baru atau pelebaran jalan yang sebelumnya sempit diperlukan pembebasan lahan. “Namun me­mang selama ini ada beberapa ba­­gian masyarakat yang kesa­daran­nya masih kurang untuk kepen­tingan umum,” papar Djoko.

Sadar akan keterbatasan ang­ga­­ran yang dimiliki, pemerin­tah sangat bergantung dan meng­an­dalkan peran serta aktif sektor swasta atau investor untuk ikut membangun infrastruktur. Se­lama ini, investasi di sektor in­frastruktur melorot tajam pasca krisis keuangan yang melanda Asia akhir tahun 1990-an.

Hingga saat ini, investasi infra­struktur di­a­kui masih sangat ren­dah. Peme­rintah menaruh harap­an pada konsep Masterplan Per­cepatan dan Perluasan Pemba­ngunan Eko­nomi Indonesia (MP­3­EI) untuk menggenjot pemba­ngu­nan infrastruktur dalam negeri.

Kepala Pusat Kajian Strategis (Pustra) Pekerjaan Umum Hedi­yanto Husaini mengatakan, pi­hak­nya telah berkoordinasi koor­dinasi dengan semua pihak yang terkait dengan MP3EI. Yaitu, dengan melakukan koordinasi dengan pihak swasta dan peme­rintah daerah untuk melihat pe­ren­canaan yang sudah dibuat.

“Karena perlu di konfirmasi lagi angkanya, lokasinya dan per­ma­salahannya. Alhamdulilah itu sudah terlaksana dengan baik,” katanya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Hediyanto menjelaskan, pada 2011, nilai investasi dari MP3EI mencapai Rp 4012 triliun. Se­dangkan untuk proyeknya sekitar 1264. Setelah diverifikasi dan dicek ulang secara detail, pada tahun ini jumlahnya meningkat drastis. Investasi menjadi Rp 4935 triliun, proyeknya menjadi 4632.

Ia menambahkan, proyek infra­struktur dicanangkan sampai tahun 2025. Sedangkan proyek  yang sudah berjalan dan dibiayai sampai 2013, mencapai Rp 490.527 triliun. “Pada 2012 infra­struktur sudah mulai kerja itu 195.940. Sedangkan untuk sektor riil 294.787,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Institute for Develop­ment of Economic and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika me­ngemukakan, pembangunan in­frastruktur di Indonesia bukan hanya untuk kepentingan golo­ngan dan daerah tertentu saja, me­lainkan untuk semuanya.

Wakil Ketua Umum Kamar Da­gang dan Industri (Kadin) In­donesia Bidang Infrastruktur, Konstruksi dan Properti Zulkar­nain Arief mengaku sudah capek menyampaikan keluhan ke pe­merintah. Apalagi, pemerintah ju­ga jarang menanggapi. [Harian Rakyat Merdeka]