DPR Belum Satu Suara Soal Keberlangsungan Sistem Pilkada Langsung

Sampai saat ini DPR belum satu suara tentang keberlangsungan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkadasung). Tarik-menarik masih terjadi antara partai-partai besar dan kecil. Masing-masing partai memiliki kepentingan sendiri.

Hal itu disampaikan anggota Komisi II DPR Hakam Naja saaat menjadi narasumber pada acara Ijtima' Ulama, Sabtu (30/6), di pondok pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ijtima' Ulama ini membahas beberapa isu besar terkait masalah keumatan dan kebangsaan. Setidaknya ada tiga isu yang akan dibahas yaitu masail assasiyyah wathoniyyah (masalah-masalah prinsipil kenegaraan), masail fiqhiyyah mu'ashirah (masalah-masalah fiqh kontemporer), masail qanuniyyah (masalah-masalah yang berkenaan dengan perundang-undangan).

"Partai besar tentu menghendaki agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh anggota DPRD setingkat. Hal ini dikarenakan peluang mereka untuk menang tentu lebih besar. Di lain pihak, partai-partai kecil lebih memilih pilkadasung. Dengan sistem pilkadasung ini, calon-calon dari partai-partai kecil memiliki peluang yang sama dengan partai besar," ujar Hakam.

Untuk menghindari money politics yang merebak, Hakam Naja mengusulkan agar dibuat suatu mekanisme baru dalam pilkadasung. Harus dibuat pengetatan dan pengawasan yang lebih serius. Dana kampanye harus dibatasi dan dipergunakan secara transparan. Sanksi juga perlu tegas, termasuk mendiskualifikasi kontestan yang terindikasi melakukan money politics."Tapi satu hal yang penting adalah bagaimana umat tidak tergiur untuk menerima uang dari para kandidat. Kalau umat bisa ditertibkan, maka uang para kandidat dengan sendirinya tidak akan laku. Di sinilah peran ulama dibutuhkan. Menurut saya, ini adalah bagian dari dakwah dalam bidang politik," lanjut politikus PAN ini.

Mengenai adanya desakan agar para kandidat diambil sumpah agar tidak melakukan money politics, menurut Hakam, tidak begitu efektif. Instrumen agama yang dibawa ke ranah politik terbukti tidak efektif untuk menjaga moralitas para politisi.

"Bukankah para pejabat publik kita selalu disumpah sebelum mereka memangku jabatannya? Presiden, gubernur, dan bupati/walikota semuanya disumpah. Namun realitasnya, kasus-kasus korupsi masih tetap tidak bisa dihindari," tandasnya. [zul]