Berita

dani setiawan/ist

DPR Harus Tolak Pinjaman untuk IMF!

SABTU, 30 JUNI 2012 | 16:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Koalisi Anti Utang (KAU) mengkritik Pemerintahan SBY terkait rencana pemberian pinjaman kepada International Monetary Fund alias IMF. Pemerintah dianggap tidak peka karena mau memberikan pinjaman sementara utang nasional kita masih banyak.

"Kami menolak rencana itu," tegas Direktur KAU Dani Setiawan kepada Rakyat Merdeka Online sesaat tadi (Sabtu, 30/6).

Rencana pemberian pinjaman kepada IMF merupakan hasil pertemuan Kelompok G20 di Los Cabos, Mexico, pekan lalu. Negara-negara anggota diminta menambah cadangan modal IMF untuk menanggulangi krisis. Negara-negara eropa dan AS butuh lebih banyak likuiditas dari negara berkembang untuk memulihkan perekonomian negara-negara yang dilanda krisis.


Menurut Dani, menjadikan IMF sebagai agen pemulihan krisis adalah keliru dan sesat. Saat ini IMF tengah mengalami krisis legitimasi atas peranannya yang telah membangkrutkan ekonomi negara-negara berkembang.

Tambahan modal kepada IMF, katanya, akan menjadikan rakyat Eropa semakin sengsara. Karena utang-utang IMF akan digunakan untuk menyelamatkan industri keuangan (bank) di Eropa dengan tetap meminta rakyat melakukan sejumlah kebijakan pengetatan, seperti penurunan gaji, PHK, dan pencabutan subsidi. Sama sekali tidak diperuntukan untuk membantu rakyat Eropa.

Ditambahkan Dani, seharusnya Menteri Keuangan Agus Martowardojo tidak dengan gampangnya berdalih bila pinjaman 1 miliar dolar AS yang akan diberikan diambil dari cadangan devisa negara yang kini berjumlah 111,52 miliar dolar AS.

"Menkeu harus berkaca pada kondisi ekonomi Indonesia. Utang RI masih banyak dan bahkan akan menarik utang baru USD 5 miliar dari World Bank, ADB, Australia, dan lembaga donor lainnya, sebagai antisipasi dampak krisis Eropa," terang dia.

"Kami mendesak DPR menolak rencana ini karena bertentangan dengan kepentingan nasional dan konstitusi. Dan kami menyerukan agar Indonesia tidak usah terlibat dalam menghidupkan kembali lembaga (IMF) yang harusnya sudah jadi fosil," tandasnya.[dem]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya