Berita

as hikam/ist

KAMPANYE KONDOM

AS Hikam: Seharusnya PBNU dan Ormas Islam Tidak Memvonis dengan Dalih Ecek-ecek

JUMAT, 29 JUNI 2012 | 22:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

RMOL. Program Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi membagi-bagikan kondom tidak perlu disikapi secara apriori negatif. Menteri Mboi dan Pemerintah RI tentu telah melakukan kajian baik tataran nasional dan internasional sebelum melaksanakan program tersebut.

Begitu disampaikan pengamat politik Presiden University, Muhammad AS Hikam, terkait penolakan Nahdlatul Ulama dan Ormas-ormas Islam yang tergabung dalam Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) atas program pembagian kondom kepada para pelajar oleh pemerintah.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga Ketua LPOI, Said Aqil Siradj, mengatakan, program pembagian kondim tidak akan menjadi jalan keluar bagi upaya pengurangan atau pencegahan menyebarnya HIV/AIDS. Tapi justru hanya akan menimbulkan masalah baru, yakni semakin meluasnya seks bebas.


Program itu akan menimbulkan dampak negatif berupa dorongan psikologis, dukungan, dan legitimasi kepada masyarakat, khususnya para remaja yang berniat melakukan perzinaan.

"Kami terus terang 13 ormas sangat kaget dengan kampanye Menkes bagi-bagi kondom," kata Said Aqil dalam siaran persnya, Kamis (28/6).

Menurut Hikam, PBNU dan ormas Islam mestinya memelajari terlebih dahulu kenapa program pencegahan penyakit yang sangat serius itu dilakukan di banyak negara, termasuk di Indonesia. Bukan malah memvonis dengan dalih ecek-ecek, yakni akan melegalkan seks bebas, utamanya di kalangan remaja.

"Kalau cara menyikapi masalah masih seperti itu, tampaknya pimpinan PBNU belum terlepas dari sikap 'curiga dulu, urus belakangan'," tulis Hikam dalam situs jejaring sosial miliknya. [dem]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya