SBY Perlu Tunjuk JK Jadi Juru Runding di Papua

Pemerintah SBY-Boediono juga diharapkan mengedepankan gagasan dialog agar persoalan di Papua secepatnya berakhir.

Karena itu, pihak Jakarta perlu mengupayakan tokoh utama yang kredibel dan dipandang cekatan dalam menjembatani upaya dialog, termasuk menjamin proses ataupun hasil dialog secara benar dan bermartabat.

"Prinsipnya, dialog tidak boleh lepas dari kerangka NKRI dan untuk membangun keadilan Papua," jelas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Jumat (29/6), terkait terkait rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di berbagai wilayah Papua dalam peringatan Hari Ulang Tahun OPM yang jatuh pada Minggu, 1 Juli 2012.

Ia lantas menyebut nama mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pantas dipertimbangkan untuk memikul mandat dari pemerintah pusat, lantaran pernah teruji menyukseskan perundingan dengan tokoh-tokoh GAM.

"Sebenarnya, tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputeri, dan Surya Paloh pun tergolong layak sejauh pemerintah tidak melihatnya dari kacamata politis. Dengan demikian, berbagai tokoh dapat dikedepankan demi keutuhan Papua dalam NKRI," katanya.

Syahganda juga tak terlalu mempersoalkan, apakah dialog memerlukan kehadiran pemantau internasional atau tidak, sebab hal itu sepenuhnya bergantung pada penilaian antara Jakarta dan para tokoh Papua dalam menempatkan proporsi perundingan.

"Yang terpenting adalah kemauan melakukan dialog. Nah, momentum untuk dialog ini harus dijadikan agenda utama oleh OPM agar buah yang baik itu dapat dirasakan bersama," demikian Syahganda. [zul]