Keinginan PB NU Menggugat UU Pro Neolib Disambut Gembira

Ketua Umum Aliansi Rakyat untuk Perubahan (ARUP) DR. Rizal Ramli menyambut gembira inisiatif Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PB-NU) yang bermaksud mengajukan uji materi (juducial review) terhadap berbagai UU dan peraturan yang menyengsarakan rakyat. Upaya ini dinilai sebagai langkah awal melepaskan Indonesia dari kebijakan neoliberalisme sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Apa yang dilakukan PB-NU merupakan terobosan besar demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Saya kira kita harus mendukung upaya ini dengan sungguh-sungguh. Kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa mengabulkan uji materi sehingga Indonesia tidak lagi berada di bawah kendali legislasi yang bermazhab neolib. Saat ini, menurut data PB-NU, tidak kurang ada 20 produk legislasi yang menyengsarakan rakyat,” ujar DR Rizal Ramli di sela-sela pertemuan dengan Ketua Umum PB-NU Said Aqil Siradj dan jajarannya di Jakarta, Rabu kemarin (26/6).

Suasana pertemuan di ruang kerja Said Aqil itu berlangsung dengan akrab. Maklum saja, jauh sebelum menjadi Menko Perekonomian dan berbagai jabatan publik lainnya, DR Rizal Ramli bisa disebut sebagai santrinya Abdurrahman Wahid yang akrab disapa dengan panggilan Gus Dur. Kedua tokoh ini, baik sebelum maupun saat menjadi pejabat negara, kerap berkeliling ke kantong-kantong NU, khususnya di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Mereka bertemu dengan kaum Nahdhiyin untuk bertukar-pikiran tentang berbagai masalah ummat dan bangsa. Bahkan mereka tidak segan-segan tidur bersama di rumah-rumah mereka.

“Saya merasa ‘pulang kampung’ setiap kali berkunjung ke kantor PB-NU. Sebelum diskusi tadi, saya sempatkan ke bekas ruang kerja Gus Dur. Dulu, kami sering ngobrol dan bercanda di ruang itu. Tentu saja, obrolan juga diisi dengan diskusi-diskusi serius guna mencari solusi dari beragam problem yang dihadapi rakyat dan bangsa Indonesia. Tapi sudah watak Gus Dur, berbagai problem berat itu selalu saja dihadapi dengan guyon dan humor-humor segar,” kenang DR Rizal Ramli.

Sebelum bertemu Said Aqil, tokoh yang baru saja berbicara di sejumlah forum bergengsi di Amerika Serikat ini, menghadiri Forum Group Discussion (FGD) di lantai tiga kantor PB-NU. Diskusi terbatas yang diselenggarakan sebagai rangkaian Pra Munas dan Konbes PB-NU Tahun 2012 itu juga menghadirkan pengamat perminyakan Kurtubi dan pengamat ekonomi dari INDEF Ahmad Erani Yustika. FGD dimaksudkan untuk mendengar masukan dari para pakar seputar bermacam produk legislasi yang menyengsarakan rakyat. Selanjutnya, hasil diskusi tersebut akan dijadikan bahan untuk penyusunan uji materi ke MK.

Pada kesempatan itu, DR Rizal Ramli banyak memberi masukan seputar masalah-masalah ekonomi makro. Salah satu yang ditekankannya adalah, pertumbuhan ekonomi bruto (GDP) yang sering dijadikan klaim bagi keberhasilan pembangunan nasional. Menurut dia, GDP sejatinya tidak merepresantasikan kesejahteraan rakyat secara riil. Pasalnya, bisa jadi satu negara berhasil mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun pada saat yang sama tingkat kesejahteraan sebagian besar rakyatnya tidak kunjung membaik.

“Parameter yang tepat untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah human development index (HDI). Beberapa indikator HDI adalah harapan hidup warga, pendidikan, kesehatan, gizi, dan lainnya. Nah, kalau angka-angka indikator itu bagus, baru bisa disebut negara berhasil membangun ekonomi dan mensejahterakan rakyat,” papar Rizal Ramli.

Di sisi lain, Menteri Keuangan di era Gus Dur ini juga tidak menampik pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dia juga yakin Indonesia sesungguhnya bisa tumbuh jauh di atas 6-6,5% seperti beberapa tahun terakhir. Dengan kerja keras, inovasi, dan berbagai terobosan, Indonesia bisa mencetak angka pertumbuhan dua digit selama belasan tahun ke depan. [guh]