Berita

ilustrasi/ist

Menteri Agus Martowardoyo: Jembatan Selat Sunda Dibiayai APBN

RABU, 27 JUNI 2012 | 18:46 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Studi kelayakan dan desain dasar Jembatan Selat Sunda akan oleh negara melalui APBN. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyatakan hal itu dalam sepucuk surat yang dialamatkan kepada Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Surat bernomor S-396/MK.011/2012 tanggal 8 Juni 2012 tersebut beredar di kalangan wartawan hari ini (Rabu, 27/6).

"Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama, Menteri Pekerjaan Umum menyiapkan proyek pembangunan infrastruktur Selat Sunda terdiri dari studi kelayakan, rencana bentuk kerjasama dan rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian," terang Agus dalam surat itu.

Selain itu, Menteri Keuangan juga menyatakan bahwa, "Untuk pelaksanaan pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, fokus pengembangan infrastruktur adalah pembangunan jembatan."

Akhir tahun lalu, Presiden SBY telah mengeluarkan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Pada pasal 1 ayat 3 Perpes bernomor 86/2011 yang ditandatangani tanggal 2 Desember 2011 itu disebutkan bahwa infrastruktur Selat Sunda meliputi jembatan tol, jalan kereta api, utilitas, sistem navigasi pelayaran, dan infrastruktur lainnya. Juga termasuk di dalamnya instalasi energi terbarukan yang terintegrasi menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera.

Sedangkan pada pasal 21 disebutkan bahwa Konsorsium Banten-Lampung ditetapkan sebagai Pemrakarsa Proyek. Sementara pada pasal berikutnya Perpes 86/2011 menjelaskan bahwa Pemrakarsa Proyek harus menyiapkan proyek dan berkewajiban membiayai serta menyelesaikan tahap penyiapan proyek.

Adapun di pasal 24 ayat 1 disebutkan bahwa hasil penyiapan proyek tersebut terdiri dari, studi kelayakan dan basic design, rencana bentuk kerjasama, rencana pembiayaan proyek dan sumber dana, serta rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses, dan cara penilaian. [guh]


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya