Telat, Lingkungan Sudah Rusak BPK Baru Mau Audit Tambang

RMOL.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan merekomendasikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menutup perusahaan tambang yang tidak melaksanakan reklamasi dengan baik.

“Reklamasi sebagai bagian da­ri pelaksanaan kegiatan tam­bang sangatlah penting. Oleh ka­rena itu, setiap perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi dan revegetasi dengan baik ha­rusnya tidak diperpanjang izin tambangnya,” kata anggota BPK Ali Masykur Musa usai penye­rahan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kemen­terian ESDM Tahun Anggaran 2011 di Jakarta, Senin (25/6).

Atas hasil pemeriksaan la­po­ran keuangan Kementerian Ener­gi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2011 itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Menurut Ali Masykur, selain pemeriksaan keuangan, BPK ju­ga melaksanakan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang berspektif lingkungan. Antara lain pe­me­rik­saan atas pengelolaan per­tam­bangan mineral dan batuba­ra (mi­nerba).

Saat ini BPK juga sedang me­laksanakan pemeriksaan atas pe­ngelolaan pertambangan mi­neral di PT Freeport Indonesia, PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Aneka Tambang.

Selama ini, kata Ali, Peneri­maan Negara Bukan Pajak (PN­BP) dari sektor sumber daya alam meningkat dari tahun ke tahun, rata-rata sebesar 26 per­sen. Na­mun, kerusakan lingku­ng­an juga diidentikkan dengan ke­giatan pertambangan yang ti­dak berwa­wasan lingkungan.

Dia menyatakan, hasil pe­me­riksaan BPK tahun 2010 sam­pai 2011 di tiga provinsi yang men­jadi sampel pemeriksaan di­te­mukan 64 pemegang Izin Usa­ha Pertambangan (IUP) be­lum me­nyampaikan rencana reklamasi dan rencana pasca tambang.

Selain itu, 73 pemegang IUP serta dua Pemegang Per­janjian Karya Pengusahaan Per­tamba­ngan Batu­bara (PKP2B) belum menem­pat­kan jaminan reklamasi dan ja­minan pasca tambang se­suai ketentuan yang berlaku.

BPK mengharapkan, keber­ha­silan Kementerian ESDM mem­perbaiki opini laporan ke­uangan menjadi motivasi untuk me­ning­katkan pengelolaan ling­kungan pertambangan sesuai prinsip pe­ngelolaan pertamba­ngan yang baik. “Ini zalim, mereka mau hasil­nya tetapi tidak mau untuk mere­klamasi,” tegas Ali.

Dia meminta kepada Ke­men­terian ESDM, jika ada peru­sa­haan tambang yang belum Clean and Clear (CNC) atas per­sya­ra­tan tersebut, dilaporkan saja ke BPK untuk diperiksa.