Rp 14.300 Triliun Kekayaan RI Dibawa Keluar Negeri

RMOL.Arus modal asing yang masuk ke Indonesia lebih banyak tidak ber­­pihak pada rakyat dan hanya me­ngun­tungkan sekelompok orang.

“Mestinya modal asing ini bisa digunakan untuk membangun ke­pentingan rakyat, khususnya di pedesaan,” ujar Ketua Umum Gerakan Bangun Desa Bahaud­din Tonti seusai seminar Pan­casila & UUD 1945 Untuk Me­rebut Kembali Kesatuan Bangsa di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, potensi bangsa ini sangat besar. Jika bersatu baik dari segi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, Indo­nesia akan menjadi bangsa besar.

“Kalau ingin membangun In­donesia, bangun dulu desanya. Desa maju, Indonesia juga maju,” cetusnya.

Ketua Umum Komite Pimpin­an Pusat Partai Rakyat Demokrat (PRD) Agus Jabo Priyono me­nye­­rukan semua unsur kekuatan ekonomi nasional siap mengha­dapi da­tangnya arus modal asing.

“Sebenarnya kami tidak anti modal asing selama itu tidak ber­watak imperial (merampok). Ka­mi hanya ingin bangsa ini men­dapat keuntungkan dari ke­ka­yaan yang ada,” tegasnya.

Menurut dia, bangsa ini selalu menjadi pihak yang dirugikan de­ngan keberadaan pemodal asing. Apalagi banyak yang men­jadi pe­nguasa di sektor-sektor industri strategis. Salah satunya sektor industri pertambangan.

Padahal, menurut pasal 33 UUD 1945, sumber daya alam mesti dikelola untuk kepenting­an rakyat. Tapi sekarang terba­lik, pihak asing di dalam negeri jus­tru menjadi raja.

Situasi ini, diakui Agus, dile­ma­tis. Pasalnya, di satu sisi ma­suk­nya pemodal asing itu me­mi­liki nilai positif terhadap pem­ba­ngunan. Di sisi lain, kebe­ra­da­annya memiliki nilai negatif lan­taran ma­sih terbuka lebarnya ke­sem­patan meraup untung besar.

“Kita harus cermat meng­ha­dapi modal asing itu agar men­dapat keuntungan lebih besar dibanding mereka. Harus ada give and take. Mana yang lebih menguntungkan, harusnya kita,” ucap Agus.

Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaim meng­alami kenaikan 6 persen, Agus berpendapat, kenaikan itu tidak layak dijadikan patokan me­ning­katnya perekonomian bang­sa ini. Yang terpenting adalah sia­pa pe­nikmat dari kenaikan ter­sebut. Apakah masyarakat atau pengu­saha. “Kalau yang menik­mati itu pengusaha asing, ya sa­ma saja bohong,” cetusnya.

Belum lagi, berdasarkan data yang ada, setiap tahun kekayaan Indonesia yang dibawa keluar negeri sekitar Rp 14.300 triliun. “Bayangkan, APBN kita cuma Rp 1.300 triliun, utang Rp 1.900 triiun, pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah itu tidak identik dengan kemak­muran,” ungkapnya.

Agus menilai, banyaknya per­soalan bangsa ini pasca reformasi bermula dari amandemen UUD 1945 yang tidak mengindahkan bagian pembukaan, yakni prinsip kedaulatan, kemandirian dan kesejahteraan umum yang men­jadi tujuan berbangsa.

Menurutnya, amandemen ter­se­but yang mengakibatkan bang­sa ini kehilangan kedaulatan karena cenderung memberikan landasan konstitusional ekonomi bagi modal asing untuk me­nguasai sumber daya alam negara ini. Akibatnya, ekonomi negeri hancur dan menimbulkan konflik di masyarakat.

Atas dasar itu, pihaknya akan terus bergerak, baik meng­gu­na­kan metode parlementer untuk mengembalikan Pancasila se­ba­­gai filosofi negara dan me­ngem­balikan UUD 1945 seba­gai dasar bangsa. “Kita menye­rukan kepa­da seluruh kompo­nen bangsa ber­satu menegakkan ke­daulatan bang­sa dan mengu­sir kekuatan jahat di negeri kita,” pungkasnya. [Harian Rakyat Merdeka]