Rapat Diperpanjang Dua Jam, Menkes Kelaparan

RMOL. Belum lama duduk sebagai menteri kesehatan, Nafsiah Mboi sudah melontarkan pernyataan kontroversial. Kata dia, remaja berperilaku seksual berisiko butuh kampanye kondom. Saat rapat perdana dengan Komisi IX DPR, Nafsiah pun dicecar soal pernyataannya itu.

Sekitar pukul 10 pagi mobil To­yota Camry warna hitam ber­plat RI 30 berhenti persis di de­pan pintu belakang, gedung Nu­santara I Komplek DPR. Seorang pria mengenakan seragam safari war­na hitam segera berlari mem­buka pintu belakang mobil.

Pintu belakang mobil terbuka, Men­kes Nafsiah Mboi terlihat ber­gerak ke arah luar. Tanpa mem­buang waktu, perempuan yang me­nggantikan almarhumah En­dang Sri Sedyaningsih sebagai men­teri kesehatan ini langsung menuju ke ruang rapat Komisi IX DPR.

Dengan mengenakan baju batik warna coklat dan rok berwarna hitam, Nafsiah tampak percaya diri menuju tempat duduknya yang persis berhadap-hadapan dengan meja pimpinan sidang.

Sebelum duduk, wanita yang sudah memasuki usia ke 72 tahun ini masih sempat melemparkan senyum pada seluruh anggota Dewan yang memang sudah menunggunya.

Tidak menunggu lama, Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfidz yang bertugas sebagai pimpinan sidang mengambil inisiatif untuk membuka rapat. Dengan mengetuk palu sebanyak tiga kali, politisi PPP itu me­nyatakan rapat kerja resmi dibu­ka. Irgan lalu mempersilahkan Men­kes untuk menyampaikan pre­sentasinya.

Setelah basa-basi sedikit Men­teri Nafsiah tidak mau mem­buang waktu dan segera me­nyam­paikan presentasinya. Me­manfaatkan dua layar besar yang ada di sudut kiri dan kanan ruang rapat, Menkes mulai memapar­kan makalahnya.

Menkes memulainya dengan menjelaskan keberhasilan peme­rintah dalam MDG’s (Millenium Development Goals).  Ia hanya se­bentar membahas hal ini. Ma­suk ke soal berikutnya. Yakni kam­panye kondom yang sedang ramai dibicarakan.

“Sengaja saya memberikan pa­paran lebih panjang tentang HIV/AIDS karena soal ini me­ngun­dang kontroversi. Saya baru men­jabat 11 hari sudah mengundang kontroversi,” papar Menkes sambil tersenyum.

Dalam paparannya, Menkes membantah dirinya atau ke­menterian yang dipimpinnya me­miliki program membagi-bagi­kan kondom secara gratis kepada remaja. Soal kondom itu, dia me­nuding media massa salah kutip pernyataannya.

“Saya kembali tegaskan kami tidak akan membagi-bagikan kondom kepada remaja. Kami ha­nya memberikan kepada mereka yang seks berisiko tinggi,” tegas Nafsiah.

Nafsiah mencontohkan, Ke­men­kes memberikan kondom ke­pada pria-pria yang kerap ber­singgungan dengan prostitusi. “De­ngan demikian mereka mu­dah mengakses kondom dan meng­gunakannya. Mereka akan dapat melindungi istri dan ba­yinya dari terpapar HIV/AIDS,” paparnya.

Khusus untuk remaja, kata Nafsiah, Kemenkes melakukan pencegahan di hulu. Tidak dengan membagi-bagikan kon­dom. “Karena itu kami mengajak to­koh agama, tokoh masyarakat dan juga pendidik untuk terus meningkatkan iman dan mental remaja,” kata Nafsiah.

Meskipun dalam paparannya Men­kes sudah menyatakan sikap­nya yang tidak akan mem­bagi-bagi kondom di kalangan remaja, protes yang datang ter­ha­dapnya tidak bisa dibendung. Protes keras segera disampaikan, begitu pim­pinan rapat membuka sesi bertanya kepada anggota dewan.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Indra dengan tegas menolak rencana Menkes soal kampanye kondom tersebut.

“Itu sama saja melegalkan seks bebas. Harusnya Menkes fokus pada kasus penolakan pasien miskin di rumah sakit,” ujarnya.

Herlina Amran, rekan satu fraksinya juga melemparkan pen­dapat yang senada. Dia men­contohkan, di Amerika Serikat yang telah memberi pendidikan reproduksi kepada remaja. Walhasil seks bebas pada remaja di sana justru meningkat. “Jadi siapa yang bisa menjamin kebi­jakan pembagian kondom tidak salah sasaran?” ujarnya.

Politisi PKB Chusnunia me­minta Menkes Nafsiah fokus saja pada program-program kemente­rian yang sudah berjalan. “Ba­nyak masalah yang harus segera disele­saikan ketimbang menjadi kon­dom sebagai program ung­gulan,” imbuh politisi berkerudung ini.

Berbeda dengan rekannya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf menilai kampanye penggunaan kondom sebagai salah satu alat kon­trasepsi merupakan hal biasa.

“Banyak bangat pertanyaan seputar kondom, yang produktif dan substantif menyikapi fakta temuan angka mencengangkan terkait pencegahan HIV/AIDS dan juga untuk memusnahkan standar ganda nilai moral kita. Itu tantangan buat Menkes,” katanya.

Namun, kata dia, dalam kampanye kondom ini sebaiknya pemerintah fokus pada pekerja seks komersil (PSK) miskin. Se­bab mereka tak mampu mem­beli kondom. Pemerintah juga perlu membuat kebijakan mengenai penjualan alat kontrasepsi itu.

Karena banyaknya anggota dewan yang ingin mengajukan pertanyaan, rapat diperpanjang. Seharusnya sudah rehat pada jam 12 siang untuk makan siang. Tapi rehat baru dilakukan pada 14.30.

Rapat dilanjutkan sejam kemu­dian untuk mendengarkan jawa­ban Menkes. Usai pimpinan si­dang menyatakan rapat diskors, de­ngan terburu-buru Menkes se­gera berjalan ke arah keluar ruangan sidang. Saat dicegat ba­nyak wartawan, Menkes meminta waktu untuk menuju toilet.

Namun usai keluar dari kamar kecil, lagi-lagi Menkes meminta tak wawancara dulu. “Manusiawi dong, saya ini belum makan siang. Jadi saya izin untuk makan siang dulu,” katanya kepada wartawan yang sudah menunggunya.

Hampir satu jam istirahat, rapat kembali dilanjutkan. Menkes yang mendapatkan banyak kriti­kan soal kampanye kondom mulai menjawab beberapa per­tanyaan dalam satu jawaban.

Dalam jawabannya, dia mene­gaskan sikapnya yang sama se­kali tidak berencana ataupun akan melakukan kampanye bagi-bagi kondom untuk remaja.

“Kalau di sekolah-sekolah, para remaja kita itu lebih ke hulu. Artinya, pendidikan kepada re­maja supaya dia punya ketahanan iman dan mental untuk menolak perilaku berisiko, baik seks maupun narkoba,” tegasnya.

Pukul 17.45 WIB, rapat antara Menkes dan Komisi IX ditutup. Namun saat akan mengetuk kesimpulan rapat yang berjalan sekitar 8 jam ini, perdebatan kembali terjadi.

“Kita sudah rapat lama, kenapa masalah kondom tidak dima­sukan dalam poin kesimpulan. Kita tahu kondom ini sudah menuai pro dan kontra, tentunya masyarakat menunggu hasilnya dari rapat ini,” kata politisi PKS Arif Minardi.

Namun mayoritas rekan ko­misinya menganggap masalah kondom sudah selesai, sehingga tak perlu dimasukkan dalam kesimpulan. “Tadi Menkes sudah berikan klarifikasi soal tidak akan lakukan bagi-bagi kondom sudah selesai. Jadi saya pikir tidak perlu diperdebat lagi,” ujar pimpinan sidang yang kemudian mengetuk palu tanda rapat berakhir.

“Sudah Jalan Enam Tahun, Saya Hanya Melanjutkan...”

Forum Indonesia untuk Tran­spa­ransi Anggaran (FITRA) mem­beberkan pemerintah telah menghabiskan anggaran sebesar Rp 25,2 miliar untuk kampanye kondom. Kondom dipesan bersa­ma alat kontrasepsi lain sebagai program pencegahan HIV/AIDS.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra Uchok Sky Khadafi mengungkapkan, lelang pengadaan kondom Tahun Ang­garan 2012 sudah selesai.  Pe­nan­datanganan kontrak pe­ngadaan itu dilakukan pada 7 hing­ga 17 Februari 2012. Pe­menang. PT Kimia Farma Tra­ding & Distri­bution menjadi pemenang penga­daan senilai Rp 24,8 miliar itu.

“Dan alokasi dalam pagu Anggaran APBN Tahun 2012 sebesar Rp 25,2 miliar. Lelang untuk pengadaan kondom tahun anggaran 2012 dipublikasikan pada tanggal 9 Januari 2012 sampai 19 Januari 2012. Semen­tara penandatanganan kontrak sudah dilakukan mulai tanggal 7 Februari sampai 17 Februari 2012,” jelas Uchok.

Menurut Uchok, dengan ram­pungnya proses lelang pengadaan kondom, maka langkah peme­rintah selanjutnya adalah kam­panye dan pembagian kondom gratis untuk para remaja.

Tapi sangat disayangkan, kata dia, Menkes tidak pernah mem­beritahu kepada publik tentang tem­pat-tempat akan membagi-bagikan atau kampanye pengu­naan kondom dengan sasaran kalangan dengan kelompok seks berisiko sebagaimana klaimnya.

Apalagi, kalau melihat alokasi anggaran untuk kam­panye, baik melalui televisi, radio, dan cerdas cermat di tele­visi hanya akan mem­buang-buang anggaran sebe­sar Rp 28,4 miliar dari alokasi anggaran APBN yang dise­diakan sebesar Rp 30,2 miliar.

“Sekali lagi, Menteri Kese­hatan jangan sesumbar kalau tidak punya data daerah atau tempat mana masyarakat de­ngan perilaku seks berisiko,” tandasnya.

Menkes Nafsiah Mboi men­jelaskan anggaran Rp 25,5 mi­liar itu tidak dikeluarkan ke­menteriannya. Anggaran ter­se­but, kata dia, dikeluarkan Ba­dan Kependudukan dan Ke­luarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam program KB.

“Saya katakan Rp 25 miliar itu dibeli BKKBN, jadi ang­garan BKKBN untuk program KB, mereka harus beli sen­diri,” tegas Menskes.

Program kondom ini, kata Nafsiah, hanya meneruskan program Kemenkes sebe­lumnya. “Program ini sudah berjalan sejak enam tahun lalu, kami hanya melanjutkan,” akunya.

Bagi-bagi Kondom Gratis Cuma Untuk Pelacur Miskin

Demi mencegah penyebaran HIV/AIDS, pekerja seks ko­mersial (PSK) akan mendapatkan kon­dom secara gratis. Namun hanya yang miskin.

Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menjelaskan, program kam­panye kondom telah dila­kukan sejak enam tahun lalu. Ada­pun sasaran utama program kam­panye kondom itu adalah tem­pat-tempat yang potensial terjadi hubungan seks berisiko, seperti tempat pelacuran.

“Kami akan kampanyekan di beberapa tempat tertentu, seperti tempat pelacuran, terminal dan pelabuhan. Jadi itulah lokasi strategis kami untuk mem­pro­mosikan kondom, ini berlaku di semua provinsi.”

“Nantinya kami akan berikan pada PSK miskin, karena me­mang mereka tidak mampu untuk beli kondom. Ini demi mencegah penyebaran HIV/AIDS di In­donesia,” tambahnya.

Meskipun akan bagi-bagi kon­dom di tempat lokalisasi, Nafsiah juga akan melakukan penyu­luhan. Pembagian kondom ter­sebut kata dia, akan jadi mo­mentum untuk melakukan pe­nyu­luhan, informasi dan pen­didikan soal dampak buruk dari seks bebas.  “Kami akan jelaskan apa rugi­nya melakukan seks bebas,” ujarnya

Sementara itu, Kepala BKKBN Sugiri Syarief, mengakui pihaknya telah menyiapkan 400 ribu gros lebih atau setara 57,6 juta buah kondom yang akan dibagikan secara gratis ke masyarakat.

Puluhan juta kondom itu adalah untuk mendukung program kampanye peng­gu­naan kondom untuk program KB. Adalah PT Mitra Rajawali Ban­jar yang menjadi peme­nang tender atas pengadaan puluhan juta kondom tersebut.

Berapa anggarannya? Sugiri lupa anggaran pengadaan kondom tersebut. Hanya, kata dia, dari program tersebut tak ada dana organisasi non-pemerintah (NGO) asing yang masuk ke lembaganya.

“Di BKKBN tidak ada. Saya nggak tahu kalau di instansi lain, kementerian kesehatan kita tidak tahu. Di KPA (Komisi Perlindungan AIDS) kami tidak tahu. Tanya ke sana. Yang dibeli BKKBN produk dalam ne­geri. Produk merk-nya juga kondom pro­gram KB. Pro­duksi PT Mitra Rajawali Banjar,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]