Bangun Kilang Terhambat, Ada Yang Untung Dari Impor BBM

RMOL.Pemerintah berniat membangun kilang sendiri untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri. Diharapkan niat itu tidak sekadar omong doang (omdo), tapi ada hasilnya.

Direktur Energi Watch Ma­mit Setiawan mengatakan, pem­ba­ngunan kilang minyak baru di In­donesia mandeg dalam 10 ta­hun terakhir ini. Dia curiga, ada pi­hak-pihak tertentu yang meng­hambat pembangunan kilang agar Indonesia terus mengimpor ba­han bakar minyak (BBM).

“Pihak-pihak yang mengga­gal­kan (jika memang ada), mung­kin ter­masuk yang selama ini diun­tungkan dengan impor minyak,” ujarnya di Jakarta, Jumat (22/6).

Menurut Mamit, selama ini pub­­lik memang tidak mengetahui pasti berapa jumlah impor BBM yang dilakukan pemerintah. Ke­menterian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pun cenderung ter­tutup soal impor BBM tersebut.

Bahkan tidak diketahui, dari ma­na pemerintah melakukan impor BBM serta berapa dana yang dihabiskan untuk meng­impor BBM.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, peme­rintah harus segera merea­lisa­si­kan pembangunan kilang baru. Sebab, kebutuhan BBM dalam negeri terus meningkat. “Jika swas­ta tidak bisa diharapkan, pe­­merintah bisa memba­ngun­nya sendiri,” katanya.

Untuk anggarannya, pemerin­tah bisa mengambilnya dari hasil peng­hematan BBM yang bisa men­capai Rp 20 triliun. Namun, pe­merintah juga harus tegas, jika ada perusahaan yang sudah me­nerima izin pembangunan kilang tapi belum melakukannya, harus se­gera dicabut izinnya.

Dito mengatakan, pem­ba­ngu­nan kilang itu perlu dibarengi de­ngan kepastian pasokan mi­nyak mentah. Karena itu, Per­ta­mina harus melakukan kerja sa­­ma de­ngan negara-negara peng­hasil minyak.

Menurutnya, kilang yang ada sekarang sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan dalam ne­geri. Kebutuhan BBM dalam ne­geri saat ini sekitar 33 persen di­­pe­nuhi dari impor.

“Penyediaan ki­lang baru sa­ngat penting untuk men­­jaga ke­tahanan energi atau me­ningkat­­kan kehandalan penye­diaan BBM dalam negeri,” tuturnya.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo menga­takan, pemerintah akan mem­ba­ngun sendiri kilang minyak agar dapat memenuhi kebutuhan da­lam negeri. Dia mengatakan, se­lama ini keinginan Indonesia un­tuk memiliki kilang bekerja sama de­ngan investor asing masih sulit direalisasikan meski sejumlah insentif telah diberikan.

Menurut Evita, waktu yang di­butuhkan untuk membangun ki­lang mulai dari studi hingga pem­bangunan sekitar 5-7 tahun. Studi untuk membangun kilang mem­butuhkan 1-2 tahun. Se­dang­kan untuk pembangunan fisiknya diperlukan 3-4 tahun.

Studi pembangunannnya bakal mulai dilakukan tahun depan, anggarannya akan menghabis­kan sekitar Rp 90 triliun. Pem­ba­ngu­nan kilang tersebut juga be­kerja sama dengan Pertamina. Ren­ca­nanya, kilang akan diba­ngun di Sumatera.

Namun, untuk membangun kilang ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yaitu modal dan pasokan crude oil yang berke­sinam­bungan. “Nah uangnya ini yang kita usahakan sendiri. Se­dangkan suplai crude belum, ma­sih kita cari,” jelas Evita.

Sebelumnya, Pertamina men­ca­tat nilai impor BBM akan terus meningkat se­tiap tahunnya jika pembangu­nan kilang baru tidak dilakukan. Vice President Cor­porate Com­munication Pertamina M Harun mengatakan, saat ini kapasitas produksi BBM dari kilang yang dioperasikan perse­roaannya men­capai 40,6 juta kiloliter (KL) per tahun dengan tingkat kon­sumsi 2012 diperki­rakan men­capai 57,1 juta KL.

Pada 2018, kata Harun, per­min­taan BBM nasional dipro­yek­sikan akan mencapai 72,2 juta KL, sehingga diperlukan pe­nam­bahan kilang-kilang baru untuk meng­hindari Indonesia dari keter­gantungan yang tinggi terhadap impor BBM.

“Kami telah menyusun road­map pembangunan kilang baru dan juga revamping terhadap ki­lang-kilang yang sudah ada. Di­harapkan, pada 2018 tingkat pro­duksi BBM dari kilang-kilang Pertamina dan mitra akan me­ning­kat menjadi 66,7 juta KL sehingga impor dapat ditekan,” ujar Harun.

Menurut dia, perseroaan sudah bekerja sama dengan  Kuwait Pet­ro­leum Corporation dan Saudi Aramco Asia Company Limited untuk membangun kilang baru de­ngan masing-masing berka­pa­sitas 300.000 barel per hari. Un­tuk pembangunan kedua kilang tersebut, kini masih dalam proses pembahasan insentif fiskal dan non fiskal bersama pemerintah.

Harun mengatakan, Pertamina sangat berkepentingan untuk me­realisasikan rencana proyek dua kilang. Pembangunan kedua ki­lang itu juga untuk mening­kat­kan ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan In­donesia akan impor BBM.

Harun mengatakan, rencana pembangunan itu terkendala la­han. Menurutnya, saat ini sema­kin marak praktek spekulasi la­han. Akibat ulah spekulan, harga tanah di Tuban maupun Balongan menjadi tidak rasional karena ke­naikannya berkali-lipat. [Harian Rakyat Merdeka]