Sapu Bersih Komisaris BUMN Yang Ogah Laporin Kekayaan

RMOL.Menteri BUMN Dahlan Iskan didesak segera melakukan aksi sapu bersih terhadap para petinggi BUMN yang ogah lapor kekayaaan ke KPK. Langkah tersebut diyakini bisa meningkatkan kinerja dan transparansi di perusahaan pelat merah.

Direktur Indef Erani Ah­mad Yustika menyambut baik sikap tegas Dahlan yang menco­pot Ko­misaris PT Pos Farid Hari­yanto karena enggan melapor daftar kekayaannya ke Komisi Pembe­rantasan Korupsi (KPK).

“Sikap tegas seperti ini patut diapresiasi sebagai upaya pem­bersihan perusahaan BUMN dari oknum yang menggerogoti ne­ga­ra dari dalam sistem,” cetus­nya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Dikatakan Erani, oknum pe­nye­le­weng menjadi salah satu penye­bab terpuruknya kinerja BUMN selama ini. “Bisa keliha­tan dalam jangka waktu tertentu itu ke­kayaan­nya normal, realistis atau tidak,” kata Erani.

Sebelumnya, Dahlan mengaku, masih ada beberapa komisaris BUMN lain yang belum menye­rahkan Laporan Harta Kekayaan (LHK). Dia pun meminta agar ko­­misaris yang belum menye­rah­kan LHK, segera melengkapi ke­­ku­rangan lalu menyerahkan­nya ke KPK. “Ini ketaatan yang ha­rus dipenuhi,” tegas Dahlan.

Sebagai salah satu langkah membersihkan dan merapikan BUMN, dua pekan lalu Dahlan ber­tandang ke KPK. Tidak ingin hanya sekadar ung­kapan, KPK meminta bahkan me­nantang Dah­lan membuktikan komitmen­nya menjauhkan BUMN dari praktik-praktik pe­nyimpangan. Terutama, di BUMN yang ber­gerak di sek­tor infrastruktur dan kontraktor.

Wajar saja BUMN sektor ter­sebut men­jadi prioritas perha­tian. Dahlan mengakui bah­wa 70 per­sen kon­traktor BUMN me­ngaku menda­pat proyek de­ngan cara curang.

Farid Hariyanto berkelit bahwa dirinya bukan dicopot, tapi me­ng­un­­­durkan diri. Hal itu terkait posisinya sebagai staf khusus Wakil Presiden atau Gu­bernur Bank Indonesia (BI). Be­kas Di­rut Pefindo ini bahkan mengaku su­dah menyampaikan niat terse­but kepada Deputi In­frastrtuktur dan Logistik Kemen­terian BUMN Sumaryanto Wida­yatin.

“Saya ketemu Pak Sum sebe­lum dia sakit, 2-3 bulan lalu. Pem­­bicaraan saya ter­sebut mem­­ba­has pengunduran diri,” ujarnya.

Sumaryanto jatuh sakit pada 16 Mei 2012 setelah mengalami pen­­­darahan di otak sehingga mem­­­butuhkan penanganan me­dis dan telah dibawa keluarganya menja­lani pengobatan di Singa­pura.

Selain telah menyampaikan pe­ngunduran dirinya ke Su­mar­­yan­to, Farid mengaku telah me­ng­­in­formasikan perihal itu kepada Ko­misaris Utama PT Pos Indo­nesia Daddy Hariadi. Farid me­nu­turkan, alasan pe­ngun­duran diri itu karena kesi­bu­kannya bela­ka­ngan ini. (Rak­yat Merdeka, 20/6)

Informasi yang di­terima Rak­yat Merdeka menyebutkan, ja­jaran Komisaris PT Pos berpen­dapat karena posisi Farid sebagai staf khusus Wakil Presiden Boediono maka, dia tidak perlu melapor­kan kekayaan ke KPK. Namun, yang aneh, kenapa atas­an Farid, yakni Komisaris Utama PT Pos Daddy Hariadi tidak memberi­kan sanksi atau tegur­an atas si­kap tersebut.

Menurut Erani, seluruh orang yang bekerja di birokrasi seperti BUMN, BUMD, harus laporkan kekayaan. Sebab, mereka beker­ja dengan institusi publik. Dia me­negaskan, poin ini harus di­sa­dari oleh para pejabat untuk mence­gah moral hazard.

“Jika mereka tidak bersedia, le­­bih baik pindah ke sektor swas­ta, jangan di BUMN,” ce­tus­nya.

Dia menambahkan, peraturan tersebut harus diterapkan di se­mua level. Seperti halnya jabatan di Direktorat Pajak, moral ha­zard bisa dilakukan level mana­pun.

Tapi, katanya, prioritas seka­rang itu manajer ke atas, terma­suk komisaris. Untuk itu, dia min­ta terobosan yang dilakukan Dah­lan tersebut diikuti dengan pu­nishment (hukuman) agar para pejabat tersebut tidak me­nyepe­lekan saran dari menteri­nya.

“Hukuman itu harus ada. Biar persoalan seperti ini tidak terulang lagi di waktu yang akan datang. Selain itu juga, harus ada ketegasan dari pemerintah,” cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]