Penjualan Langsung Anjlok, Dealer Dan Leasing Menjerit

RMOL. Johan menenteng buku tebal bersampul biru. Supervisor sebuah dealer sepeda motor di Pasar Minggu, Jakarta Selatan ini memeriksa kondisi motor-motor matic yang masih belum memiliki pelat nomor itu.

“Saya sedang mengecek Ya­ma­ha Mio yang akan dikirim ke kon­sumen,” katanya sambil meno­rehkan catatan di buku. Johan lalu kembali ke meja kerjanya. Buku besar di depannya dibuka dengan tangan kanan. Dahinya kerkerut saat membaca halaman demi halaman di buku itu.

“Setiap hari penjualan me­nurun. Ini benar-benar di bawah target. Penurunannya cukup signifikan dalam beberapa hari ini,” katanya saat ditemui Senin lalu (18/6).

Mulai 15 Juni 2012 tidak ada lagi uang muka (down payment/DP) kredit kendaraan bermotor (KKB) murah. Bank Indonesia (BI) membuat peraturan baru me­ngenai KKB lewat bank. Uang muka minimal 25 persen dari har­ga jual untuk kendaraan roda dua dan 30 persen untuk roda empat.

Menteri Keuangan juga me­nge­luarkan peraturan baru me­nge­nai uang muka KKB lewat pe­rusahaan pembiayaan (leasing). Uang muka minimal 20 persen un­tuk kendaraan roda dua dan 25 persen untuk roda empat.

Menurut Johan, sejak peraturan itu diberlakukan penjualan sepe­da motor di dealernya langsung anjlok lebih dari 50 persen. “Pe­nurunan penjualan sudah terasa sekali. Sebelum tanggal 15, kami masih menjual motor 10 sampai 11 unit sehari. Tapi sekarang tidak lebih dari 4 unit,” kata Johan sam­bil menunjukkan catatan pen­jualan. Semua pembelian dila­ku­kan secara tunai (cash).

Sebelumnya, penjualan sepeda motor lumayan tinggi karena ba­nyak konsumen membeli secara kredit. Dealer bekerja sama de­ngan beberapa perusahaan lea­sing untuk membantu konsumen membeli secara kredit.

“Biasanya konsumen yang da­tang akan bertanya tipe ken­da­ra­an dan uang muka serta cicilan per bulannya. Kalau tertarik, kami akan merekomendasikan leasing yang ada,” terangnya.

Sejak diberlakukan ketentuan uang muka kredit yang baru, ba­nyak konsumen yang memb­a­tal­kan niatnya untuk membeli se­peda motor.  

“Dulu mungkin dengan uang Rp 500 ribu orang bisa memiliki sepe­da motor walaupun kredit, men­cicil. Tapi sekarang, untuk sepeda motor paling murah saja, harus ada uang muka minimal Rp 2,5 juta baru bisa kredit,” kata Johan.

Kenaikan uang muka kredit kendaraan bermotor ini juga me­nurunkan omzet perusahaan lea­sing. “Baru beberapa hari, vo­lume penjualan kami mengalami penurunan yang drastis. Padahal perusahaan kami turut membantu masyarakat untuk memiliki se­peda motor dengan cara kredit,” kata Imam, Manager Supervisor di Oto Finance cabang Pasar Ming­gu, Jakarta Selatan.

Imam belum bisa memastikan persentase penurunan kredit se­peda motor. Mei lalu pihaknya menjual 581 unit. “Bulan Juni ini meskipun baru masuk akhir bu­lan, penjualan kami belum me­nem­bus angka 400 unit. Saya pre­diksi (penurunan) ini akan terus terjadi hingga beberapa waktu pe­kan ke depan,” katanya.

Ia berharap penjualan akan kem­bali meningkat setelah rasa syok masyarakat terhadap keten­tuan baru uang muka kredit, hi­lang. Ketua Umum Kamar Da­gang dan Industri (Kadin) Indo­nesia Suryo Bambang Sulistyo menga­takan kebijakan menaik­kan uang muka kredit sepeda motor akan berpengaruh pada mi­nat kon­su­men untuk membeli kendaraan tersebut.

“Dampaknya pasti akan mengurangi kemudahan orang beli motor dan akan berdampak kepada penjualan sepeda motor. Rakyat kan beli motor untuk trans­portasi. Kalau nggak pake mo­tor, pakai apa sekarang?” ujarnya.

Dengan kenyataan itu, kata Suryo, sudah seharusnya peme­rin­tah memperbaiki sistem in­fra­struktur transportasi massal. Sehingga masyarakat yang tak bisa membeli kendaraan motor atau mobil bisa memanfaatkan fasilitas itu.

Sementara itu, Asosiasi Indus­tri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menyayangkan kenaikan uang muka kredit motor. Menghambat penjualan motor dengan menaik­kan uang muka kredit untuk mengurangi kemacetan dianggap langkah tak tepat.

“Kemacetan itu terjadi akibat pengaturan lalu lintas yang tidak benar. Banyaknya pelanggaran, parkir sembarangan, infras­truk­tur, disiplin pengendara dan se­mua yang menyebabkan kemace­tan,” ujar Ketua AISI Gunadi Sinduwinata.

Gunadi juga menyampaikan, bagaimana bisa pertumbuhan per­ekonomian dengan mening­katnya penjualan roda dua bisa disalahkan menjadi penyebab kemacetan.

Menurut dia, kendaraan roda dua sudah menjadi kebutuhan ma­syarakat karena tidak ada sa­rana transportasi massal yang memadai.

Produksi Turun, PHK Mengancam

Kalangan DPR meng­kha­wa­tirkan kenaikan uang muka kredit kendaraan bermotor (KKB) akan menciptakan efek domino yang berujung pemutu­san hubungan kerja (PHK).

Rudianto Tjen, anggota Ko­misi IX yang membidangi ma­salah ketenagakerjaan menga­takan, ba­nyak vendor yang ter­libat dalam produksi kendaraan bermotor.

Kenaikan uang muka akan me­nyebabkan penjualan kend­a­raan bermotor menurun. Pro­du­sen pun mengurangi produksi dan pe­me­sanan komponen. “Saya sudah men­dengar peme­sa­nan ke pabrik komponen su­dah diku­rangi,” kata politisi PDIP ini.

Lantaran order berkurang, pe­ru­sahaan komponen turut me­ngu­rangi produksi. Shift kerja dipo­tong. Lembur ditiadakan. “Pen­dapatan pekerja jadi ber­kurang,” kata Rudi.

Ia mengkhawatirkan peru­sa­ha­an akan mengurangi jumlah pe­ker­janya jika order makin susut. “Ka­lau ini terjadi jumlah peng­ganguran ba­kal bertambah,” ujarnya.

Untuk itu, Rudi menyarankan agar Bank Indonesia maupun Men­teri Keuangan meninjau ulang ketentuan mengenai uang muka kredit kendaraan ber­mo­tor. “Sebaiknya diberlakukan se­cara bertahap. Naik lima persen setiap enam bulan sambil m­e­lihat kon­disi perekonomian,” cetusnya.

Purbaya Yudhi Sadewa, Ke­pala Ekonom Danareksa Re­search Institute juga meng­kha­watirkan PHK besar-besaran.

“Hal itu bisa saja terjadi kare­na kemungkinan penjualan ken­da­raan bermotor yang melambat aki­bat tingginya ketentuan pem­bayaran uang muka,”

Menurutnya, keputusan Bank Indonesia dan pemerintah me­naik­­kan batas minimal uang muka pembelian kendaraan ber­motor dilaksanakan pada waktu yang kurang tepat. Apalagi pe­me­rintah yang tengah meng­go­dok rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Ini akan menghambat sig­nifi­­kan pertumbuhan industri motor. Se­harusnya tidak setinggi itu (ba­tas mi­nimal uang muka) karena eko­nomi akan melam­bat,” kata Purbaya.

Idealnya, pengenaan keten­tuan baru batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor dila­kukan secara bertahap. Langkah ini diharapkan bisa mencegah dampak yang lebih besar pada per­­ekonomian nasional. [Harian Rakyat Merdeka]