Dicopot Menteri BUMN, Komisaris PT Pos Berkelit

RMOL.Komisaris PT Pos Indonesia Farid Haryanto mengaku sibuk sehingga perlu melepas jabatan penasihat di BUMN bidang logistik ini. Menteri BUMN Dahlan Iskan menduga, petinggi BUMN itu ogah melaporkan kekayaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dahlan Iskan mengaku geram dengan sikap komisaris BUMN yang tidak mau menyerahkan La­poran Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Mendapat tudi­ngan tersebut, Farid Hari­yan­to ber­kelit bahwa dirinya bukan dico­pot, tapi mengundurkan diri. Hal ter­sebut terkait posisinya se­ba­gai staf khusus Wakil Pre­siden atau Gu­bernur Bank Indo­nesia (BI).

Bekas Dirut Pefindo ini bahkan me­ngaku sudah menyampaikan niat mndur kepada Deputi In­fra­strtuktur dan Logistik Kemen­te­rian BUMN Sumaryanto Wi­da­yatin. “Saya ketemu Pak Sum se­belum dia sakit, 2-3 bulan lalu. Dan pembicaraan saya ter­sebut membahas pengunduran diri,” ujar Farid di Jakarta, kemarin.

Sumaryanto jatuh sakit pada 16 Mei 2012 setelah mengalami pen­­­­darahan di otak sehingga mem­­­butuhkan penanganan me­dis dan telah dibawa keluarganya men­jalani pengobatan di Si­nga­pura.

Selain telah menyampaikan pe­ngunduran dirinya ke Su­mar­yan­to, Farid mengaku telah meng­informasikan perihal itu kepada Komisaris Utama PT Pos Indo­nesia Daddy Hariadi. Farid juga menuturkan, alasan pengun­duran diri tersebut karena kesi­bukannya belakangan ini.

“Saya diangkat oleh Menteri BUMN pada era Pak Sofjan Djalil tahun 2009 untuk mem­bantu trans­formasi PT Pos Indo­nesia. Kalau saya berhenti, ya me­mang harus diganti dan se­moga peng­gantinya jauh lebih efek­tif untuk mengantar transfor­masi PT Pos yang sedang berjalan,”  cetus Ko­mi­saris Lippo Kara­waci ini.

Iro­nisnya, dia tidak me­nyang­gah tu­dingan soal ke­engganan me­la­porkan harta kekayaan ke KPK. Menurut sumber Keme­nterian BUMN, Farid men­jadi Ko­mi­saris PT Pos sejak 2009.

Sebelumnya, Dahlan menya­takan akan segera mencopot ja­batan salah satu komisaris BUMN dalam waktu dekat. Pa­sal­nya, komisaris tersebut, tu­ding Dahlan, me­nolak melaporkan LHKPN-nya meskipun dua kali men­dapat te­guran KPK.

“Dia tidak menyerahkan harta ke­ka­yaan dan KPK sudah me­nyam­paikan surat peringatan, su­dah di­hubungi juga ke peru­sa­haan, ternyata yang bersang­kutan me­nyampaikan lebih baik meng­un­­durkan diri daripada menye­rahkan LH­KPN, ya kita akan proses pen­copotannya da­lam sa­tu-dua hari,” ujar Dahlan.

Dahlan menuturkan, komisaris BUMN tersebut memang enggan melaporkan LHKPN-nya. Me­nu­rut Dahlan, Komisaris tersebut bah­­­kan berkata lebih baik me­ngun­durkan diri daripada harus melaporkan LHKPN.

Dahlan bilang, terda­pat dua ke­mungkinan yang me­nye­babkan komisaris BUMN itu tidak mau melapor LHKPN. Pertama, karena merasa tidak me­miliki harta keka­yaan. Atau ke­dua, takut jika harta ke­ka­ya­annya diketahui orang lain.

Menurut Dahlan, saat ini, su­dah hampir seluruh pejabat di Kemen­terian BUMN dan BUMN telah me­nyerahkan LHKPN. KPK mencatat, terdapat se­ba­nyak 8.234 pejabat di Ke­men­te­rian BUMN ataupun se­lu­ruh BUMN dan anak perusahaannya yang harus me­nye­rahkan LH­KPN.

KPK mengaku meng­aprea­sisi gertakan Dahlan yang akan men­copot petinggi BUMN yang mang­kir menyampaikan LHKPN. Wakil Ketua KPK bi­dang penin­dakan Bambang Widjojanto men­je­laskan, LHKPN meru­pakan poin pen­ting dalam sebuah instru­­men pem­be­rantasan korup­si. KPK juga akan bisa menye­li­diki asal usul harta para penye­leng­gara negara jika di­temukan sesu­atu yang men­curi­gakan. [Harian Rakyat Merdeka]