Pengusaha Menanggung Hancurnya Infrastruktur

RMOL.Lambannya perkembangan infrastruktur di tanah air terpaksa harus ditanggung kalangan pengusaha. Terjadi penurunan daya saing di mata investor.

Porsi anggaran negara untuk pembiayaan infrastruktur selama ini belum menembus level lima per­sen. Makanya, jangan heran jika perkem­bangan infrastruktur tak kunjung mem­baik. Hal itu dinilai menu­run­kan daya saing Indone­sia di mata investor glo­bal. Perlu ada ko­mit­men dalam memper­besar porsi belanja in­frastruktur pada waktu ke depan.

Wakil Ketua Umum Ka­din Bi­dang Per­bankan dan Finansial Ro­san P Roeslani mengatakan, World Economic Forum (WEF) me­nem­patkan per­soalan infra­struk­tur sebagai ma­salah ketiga daya saing nasional setelah korup­si dan inefisiensi birokrasi peme­rintah.

Ia mengungkapkan, sebagai salah satu penentu peringkat daya saing, kondisi infrastrukutr Indo­nesia menempati peringkat 76 dari 142 negara, jauh di bawah Ma­­laysia (peringkat 26) dan Thai­­­land (peringkat 42).

“Bagi Indonesia dan negara ber­kem­bang lainnya, persoalan infra­struk­tur bukan saja terfokus pada upaya menggali sumber pen­da­naan alternatif seperti Public Private Par­t­nership (PPP),” ujar Rosan dalam Seminar Kajian Tengah Tahun 2012 bertema Efek­­tivitas Fiskal, Percepatan In­frastruktur dan In­termediasi Per­bankan di Jakarta, kemarin.

Wa­kil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan, pada waktu ke depan diperlukan komitmen dari calon Presiden mendatang untuk memperbesar belanja infrastruktur diban­ding­kan de­ngan belanja modal dan belanja pegawai.

“Selama ini belanja in­fra­struk­tur untuk APBN masih di bawah lima persen dari PDB (Produk Do­mes­tik Bruto), jadi perbankan harus ber­tindak juga,” pintanya. Rasio belanja infra­struk­tur ter­hadap PDB tahun ini hanya 2,21. Padahal, idealnya di atas lima persen.

Menurut Harry, anggaran in­frastruktur minim karena peme­rin­tah lebih banyak mengalo­ka­sikan anggaran untuk subsidi ba­han bakar minyak (BBM).

Berdasarkan data Kemente­rian Keuangan, total belanja in­fra­struktur pada 2012 mencapai Rp 161,4 triliun, dengan rasio 2,21 persen terhadap asumsi PDB se­besar Rp 7.298 triliun. Se­bagai per­bandingan, rasio belanja in­fra­struktur di China sudah mencapai 14 persen.

Bela Industri Otomotif

Menteri Perindustrian (Men­perin) MS Hidayat menegaskan, persoalan hancurnya infra­struk­tur telah menyebabkan kema­ce­tan, teru­tama di Jakarta. Dan ke­­­ma­­cetan tersebut bukan dise­bab­kan lonjakan produksi in­dus­tri oto­motif.

“Pemerintah sudah mener­bitkan Undang-Undang No 2/2012 tentang Pe­ngadaan Tanah Bagi Pemba­ngunan Untuk Ke­pen­tingan Umum. Guna menin­daklanjuti itu, dalam waktu dekat, pemerintah akan menerbitkan aturan turunan Umdamg-Undang ter­sebut, termasuk regulasi pe­tunjuk pelaksana (juklak),” ce­tusnya.

Hidayat berharap, pe­ner­bit­kan juklak bisa memper­cepat pem­­­bang­unan infrastruktur ja­lan dan pelabuhan. [Harian Rakyat Merdeka]