Berita

ilustrasi/ist

Hatta: Kita Mengapresiasi Mario Teguh, Tetapi...!

SENIN, 18 JUNI 2012 | 07:14 WIB | LAPORAN: TEGUH SANTOSA

Ada kekuatan yang begitu besar yang memproduksi orang miskin secara massif. Kekuatan ini menghasilkan kebijakan neoliberalisme yang dengan mengatasnamakan pasar bebas Indonesia menjejali masyarakat Indonesia dengan beras impor, obat tradisional impor, batik impor, ikan impor, dan seterusnya.

Menurut Kordinator Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) yang juga mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Hatta Taliwang, kekuatan besar inilah yang harus dilawan.

"Kita sangat menghormati ajaran agama yang menganjurkan kita menyantuni orang miskin. Kita juga sangat mengapresiasi motivator seperti Mario Teguh yang merangkai kata dengan indah agar orang miskin bekerja keras untuk mengubah nasibnya. Kita juga hormat kepada sekolah yang dengan gigih membekali anak orang miskin dengan skill sebagai bekal keluar dari kemelaratan," ujar Hatta kepada Rakyat Merdeka Online, Senin pagi (18/6).

"Tetapi keliru besar kalau kita menganggap bahwa dengan upaya itu jumlah orang-orang miskin akan berkurang," sambungnya.

Dia menambahkan bahwa pemahaman pasar bebas liar ini dilindungi antek-antek neolib di birokrasi sehingga terus menerus memproduksi kemiskinan. Kebijakan yang memiskinkan rakyat inilah yang harus dilawan oleh para agamawan, motivator, pendidik, dan lain sebagainya.

"Kit tidak bisa lagi sekadar menjadi pejuang di hilir masalah. Karena tidak akan pernah selesai. Kita harus bersatu melawan kebijakan yang menindas ini," demikian Hatta. [guh]

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya