Penimbun Banyak Akalnya BBM Dijual di Tengah Laut

RMOL.Pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk transportasi komoditas seperti batubara atau minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), bisa membuka ruang kegiatan penyelundupan dan penimbunan oknum untuk mengeruk keuntungan.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Suryo Bambang Sulisto menga­takan, kebijakan tersebut tidak te­pat sasaran. “Itu mendorong orang nimbun BBM, modusnya dijual di tengah laut,” kata Suryo di Jakarta, kemarin.

Dia berpendapat, para pe­ng­usaha itu akan tetap mencari BBM subsidi. Apalagi disparitas har­ga premium dan pertamax be­sarannya dua kali lipat. “Susah pe­ngawasannya, tidak mungkin bisa dilakukan,” ucap Suryo.

“Persoalan BBM seperti pe­nya­kit kanker. Jika pemerintah tidak ingin terbebani ang­garan subsidi, harus diangkat sum­ber penyakitnya. Opsi yang ada, mi­salnya menjual harga BBM subs­idi sesuai harga inter­nasional seperti pertamax,” saran Suryo.

Anggaran subsidi, lanjutnya, se­baiknya digunakan untuk pemb­angunan infrastruktur dan proyek padat karya. Langkah ini dapat mempekerjakan orang ba­nyak sekaligus menggerakkan roda perekonomian.

Dana subsidi juga harus digu­nakan untuk jaring pe­ngaman sosial bagi masyarakat yang ter­kena langsung dampak kenaikan harga BBM. Mekanismenya bisa disalurkan per provinsi.

Sebagai gambaran, dalam Ang­garan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 pe­merintah harus merogoh Rp 137 triliun guna mensubsidi BBM sesuai kuota tahun ini 40 juta kiloliter. Subsidi ini melonjak dibanding APBN 2012 sebesar Rp 123 triliun seiring dengan melambungnya harga minyak.

Pe­ngurus Harian Yayasan Lembaga Kon­sumen Indonesia (YLKI) Tu­lus Abadi mengata­kan, pengen­dalian atau pemba­tas­an BBM subsidi akan me­nimbulkan penyalahgunaan. “Akan muncul penyalahgunaan dan rawan kon­flik,” ujarnya.

Apalagi, katanya, selama ini pemerin­tah tidak serius melaku­kan tindakan terkait BBM ber­sub­sidi. Bagi Tulus, apa pun for­matnya, kalau ma­sih berupa pem­batasan atau pe­ngendalian pe­nggunaan BBM subsidi nis­caya sulit dilaksanakan.

Anggota Komisi VII DPR Mu­hamad Syafrudin menyata­kan, pengendalian BBM subsidi ha­rusnya menghasilkan output yang jelas, antara lain turunnya pe­nggu­naan BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran.

Dikatakan, perbedaan harga ma­­sih menjadi incaran para pe­nye­lundup dan penimbun. “Me­reka sengaja ingin memiliki BBM bersubsidi dengan tujuan ber­beda, akalnya banyak,” katanya.

Karena itu, untuk bisa me­mak­­simalkan kebijakan ter­se­but, ha­rus dibarengi dengan pe­nga­wa­san yang ketat melibat­kan pe­merin­tah daerah dan pi­hak-pihak ter­kait lainnya.

Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Ru­biandini mengatakan, dalam dua tahun ke depan Indonesia ma­­suk dalam era tidak boleh me­naikkan harga BBM. Karena itu, penghe­matan merupakan ja­lan pintas agar APBN tidak je­bol yang di­sebabkan terus me­lon­jaknya bia­ya subsidi minyak.

Menurut dia, menjelang Pe­milu 2014, pemerintah tam­pak­nya akan lebih hati-hati me­ngam­bil kebijakan yang berpe­nga­ruh ter­hadap masyarakat seperti ke­naikan harga BBM subsidi yang gagal dilakukan.

Karena itu, sudah saatnya In­do­nesia mengembangkan energi alter­natif. Sebab, cadangan mi­nyak Indonesia hanya 0,3 per­sen dari cadangan dunia dan cada­ngan gas hanya 1,2 persen dari ca­da­ngan dunia. Indonesia mem­pu­nyai cadangan panas bu­mi sebe­sar 40 persen dari ca­dangan dunia.

Sebelumnya, Dirut Perta­mina Karen Agus­tiawan mene­mukan penye­lewengan distribusi BBM di Ka­limantan Selatan. Ia minta ke­polisian untuk me­nang­kap pe­nadah BBM yang selama ini sangat jarang terbongkar. [Harian Rakyat Merdeka]