Berita

saleh husin/ist

Sekretaris F-Hanura: SBY Tak Pantas Bandingkan Partainya dengan Partai Lain

JUMAT, 15 JUNI 2012 | 14:12 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahwa masih banyak partai lain yang lebih korup dibanding partainya terus menjadi polemik.

Sekretaris Fraksi Hanura Saleh Husin memandang, SBY mengungkapkan itu karena dalam suasana marah.

"Saya kira SBY berpidato dalam suasana agak marah dimana beliau terlihat kurang bijak dalam penyampaiannya sehingga mengaitkan partai lain dalam permasalahan internal yang dihadapinya," ujar Saleh kepada Rakyat Merdeka Online (Jumat, 15/4).

"Jadi apa yang kami lihat di televisi dapat kami maklumi. Walaupun hal tersebut tidak sepantasnya beliau ungkapkan di publik," sambung Saleh.

Karena, tambah Saleh, sebagai Presiden, harusnya SBY menjadi pengayom dan tidak membanding bandingkan antara satu partai dengan partai lainnya.

"Dan harusnya ia menyampaikan solusi yang harus dilakukannya untuk perbaikan bangsa kita ke depan," jawab anggota Komisi V DPR ini diplomatis saat ditanya bukankah sebagai Presiden, SBY harusnya malu membeberkan hal tersebut karena sama saja ia telah gagal dalam perang melawan korupsi sebab faktanya korupsi masih merajela sesuai data yang dilansirnya tersebut.

Sebagaimana diketahui, pada acara silaturrahim Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat Rabu malam lalu, SBY mengungkapkan ketidakterimaannya bila partainya disebut partai yang paling korup. Karena menurutnya, masih banyak partai lain yang kadernya paling banyak tersangkut kasus korupsi dibanding partainya.

"Saya beri contoh. Di DPRD Provinsi, dalam jangka 2004 hingga tahun ini, 2012, korupsi yang dilakukan oknum Demokrat 3,9 persen atau peringkat 5 dari seluruh partai. Masih ada 4 partai lain di atas kita. Masing-masing  ada 34,6 persen, 24,6 persen, 9,2 persen dan 5,32 persen. Total 75 persen," beber SBY.

Sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota pada periode yang sama Demokrat menempati peringkat tiga dengan 11,5 persen, terkait kader partai yang terlibat kasus korupsi. Di atasnya, terang SBY, masih ada dua parpol, masing-masing 27 persen, dan 14,4 persen.

"Sedangkan untuk tingkat Menteri, DPR, Gubernur, dan Wali Kota/Bupati, oknum PD juga menempati posisi tiga. Di bawah dua parpol. Diatasnya masih ada dua parpol dengan angka 33,7 persen, dan 16,6 persen," unkap SBY saat itu. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya