anas-sby/ist
anas-sby/ist
Hal ini terlihat dari sepak terjang SBY belakangan ini yang menelikung posisi Anas Urbaningrum. Antara lain SBY hanya mengundang pucuk pimpinan daerah beserta elit Partai Demokrat tingkat pusat pada acara pertemuan di Cikeas, Bogor, Selasa malam (12/6) lalu.
"Sebagai seorang Presiden yang tidak boleh lepas dari kaidah-kaidah berkonstitusi, tindakan SBY itu dapat dipandang mengangkangi kepatutan aturan main organisasi partai. Tidak mendidik ke arah terbangunnya pembelajaran politik secara benar dan etis bagi masyarakat luas, khususnya kader Demokrat tingkat bawah yang mencintai partainya," jelas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Kamis (14/6).
Dikatakan, meski Anas kini dihadang oleh isu berat terkait korupsi, namun keberadaannya selaku ketua umum Partai Demokrat yang dihasilkan melalui keputusan tertinggi dari forum kongres, tetap harus dihargai demi terjaganya wibawa konstitusi partai baik de facto maupun de jure.
"Sedangkan menyangkut dugaan kasus keterlibatan Anas dalam hal yang diramaikan publik seperti korupsi, Presiden SBY bisa bersikap tegas untuk menyerahkannya pada proses hukum yang berlaku di negara ini," ujarnya.
Selanjutnya, tambah Syahganda, bilamana kepemimpinan Anas akan membawa risiko penjatuhan pun, terdapat tata tertib yang telah dirumuskan bersama sebagaimana diatur Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Menurut Syahganda, langkah SBY yang tendensius dalam upaya menyisihkan Anas jelas menjadi bumerang guna perjalanan menegakkan kehormatan Partai Demokrat di lingkungan internal, sehingga bukan saja melukai perasaan kader-kadernya, tetapi lebih jauh berakibat melemahkan semangat para kader. Bahkan, dimungkinkan cara-cara tidak terpuji SBY itu, diikuti oleh para petualang partai di dalam Demokrat.
"Yang paling fatal adalah buat masyarakat umum, karena pembelajaran politik model SBY ini sama sekali tidak bermartabat dengan merusak mekanisme organisatoris serta faktor etika. Nah, kalau hal ini dipraktikkan oleh elemen lain, tentu semakin rusak tatanan kemasyarakatan dan kepolitikan bangsa," katanya.
Syahganda menyebutkan, perilaku Presiden SBY berbanding lurus dengan karakter rezim Soeharto jika menunjukkan ketiadaksukaan pada kepemimpinan partai, yang kerap mengarahkan hasrat politiknya untuk tujuan ‘menggulingkan’ seseorang dari jabatan ketua umum.
"Jadi, sebagai anak bangsa yang cinta akan demokrasi, saya mengharapkan SBY tidak berperilaku sama dengan Soeharto. SBY harus menjadi Presiden yang bermoral sekaligus negarawan, walau di sisi lain menjabat Ketua Dewan Pembina Demokrat," demikian Syahganda. [zul]
Populer
Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16
Senin, 22 Desember 2025 | 17:57
Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33
Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10
Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37
Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07
Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35
UPDATE
Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32
Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12
Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58
Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39
Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14
Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52
Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30
Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14
Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55
Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30