Berita

presiden sby

Pernyataan Presiden SBY Bisa Perkeruh Kebatinan Warga Papua

RABU, 13 JUNI 2012 | 18:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa jumlah kekerasan maupun korban di Papua berskala kecil sekaligus terbatas, yang disampaikannya saat membuka sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan kemarin disesalkan.

Karena penegasan itu tidak seharusnya dikeluarkan SBY dalam kapasitas Kepala Negara yang membawa kewajiban konstitusional melindungi hak-hak warga Papua.

"Orang Papua mengharapkan kejujuran dan empati SBY, bukan dengan mengabaikan harapan ataupun perasaannya guna mendapatkan keharusan perlindungan negara," tegas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Rabu (13/6).

Menurutnya, sebagai Kepala Pemerintahan yang rakyatnya berujung dari Sabang sampai Merauke, Presiden SBY dituntut memberi peran besar maupun langsung terkait permasalahan Papua yang dirasakan kian menganggu rasa aman warganya.

Termasuk, kata Syahganda, akibat ketidaknyamanan dalam terpenuhinya keadilan pembangunan, lemahnya kesejahteraan ekonomi, dan tidak diperhatikannya aspirasi politik masyarakat Papua untuk tumbuh secara bermartabat di dalam bingkai NKRI.

"Tapi, ini malah menerima komitmen menggetirkan dan membuat pedih warga Papua. Presiden SBY tidak mampu tampil terhormat sebagai kepala pemerintahan dan negarawan yang bertugas mengayomi rakyatnya sendiri," ujar Kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia ini.

Ia mengaku, pernyataan SBY itu dapat memperkeruh suasana batin warga Papua, karena tidak mendorong terciptanya antusiasme berikut optimisme khususnya bagi masyarakat Papua yang terus mendambakan keadilan hingga kini.

"Dengan sikap SBY itu pula, warga Papua bisa bersikap apatis pada pemerintah pusat, di samping menjadikan kemelut Papua akan bertambah kompleks di antaranya membuka kepentingan pihak asing, sebab Jakarta tidak mengedepankan pembelaan pada nasib warga Papua kecuali cenderung abai atau sekadar menyalahkan," ujar Syahganda,  anggota Dewan Pengarah Ikatan Alumi Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pusat ini. [zul]


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya