Berita

presiden sby

Pernyataan Presiden SBY Bisa Perkeruh Kebatinan Warga Papua

RABU, 13 JUNI 2012 | 18:58 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa jumlah kekerasan maupun korban di Papua berskala kecil sekaligus terbatas, yang disampaikannya saat membuka sidang kabinet terbatas bidang politik, hukum, dan keamanan kemarin disesalkan.

Karena penegasan itu tidak seharusnya dikeluarkan SBY dalam kapasitas Kepala Negara yang membawa kewajiban konstitusional melindungi hak-hak warga Papua.

"Orang Papua mengharapkan kejujuran dan empati SBY, bukan dengan mengabaikan harapan ataupun perasaannya guna mendapatkan keharusan perlindungan negara," tegas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan di Jakarta, Rabu (13/6).

Menurutnya, sebagai Kepala Pemerintahan yang rakyatnya berujung dari Sabang sampai Merauke, Presiden SBY dituntut memberi peran besar maupun langsung terkait permasalahan Papua yang dirasakan kian menganggu rasa aman warganya.

Termasuk, kata Syahganda, akibat ketidaknyamanan dalam terpenuhinya keadilan pembangunan, lemahnya kesejahteraan ekonomi, dan tidak diperhatikannya aspirasi politik masyarakat Papua untuk tumbuh secara bermartabat di dalam bingkai NKRI.

"Tapi, ini malah menerima komitmen menggetirkan dan membuat pedih warga Papua. Presiden SBY tidak mampu tampil terhormat sebagai kepala pemerintahan dan negarawan yang bertugas mengayomi rakyatnya sendiri," ujar Kandidat Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia ini.

Ia mengaku, pernyataan SBY itu dapat memperkeruh suasana batin warga Papua, karena tidak mendorong terciptanya antusiasme berikut optimisme khususnya bagi masyarakat Papua yang terus mendambakan keadilan hingga kini.

"Dengan sikap SBY itu pula, warga Papua bisa bersikap apatis pada pemerintah pusat, di samping menjadikan kemelut Papua akan bertambah kompleks di antaranya membuka kepentingan pihak asing, sebab Jakarta tidak mengedepankan pembelaan pada nasib warga Papua kecuali cenderung abai atau sekadar menyalahkan," ujar Syahganda,  anggota Dewan Pengarah Ikatan Alumi Institut Teknologi Bandung (IA-ITB) Pusat ini. [zul]


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya