Empat Gubernur Se-Kalimantan Teken Kuota BBM 2,2 Juta KL

RMOL.Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) me­minta para gubernur di Kaliman­tan ikut mengamankan pasokan kuota BBM di daerah.

Untuk itu, BPH Migas me­nyiap­kan Memo­randum of Un­derstan­ding (MOU) pengawasan Pendis­tribusian Je­nis Bahan Bakar Mi­nyak (BBM) tertentu dengan empat Gubernur tersebut yang akan diteken ming­gu de­pan. Da­lam MOU tersebut, di­sepakati tam­bahan  kuota BBM untuk je­nis premium sebesar 2.2 juta kiloliter (Kl).

Hal ini menindaklanjuti hasil pertemuan antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ES­DM) dengan Gubernur se-Kali­mantan tentang kuota BBM Ber­subsidi untuk Kalimantan serta rencana pelaksanaan pe­nga­wa­san pendistribusian BBM Ber­s­ubsidi sesuai Peraturan Pre­siden (Per­pres) Nomor 15 Tahun 2012 Ten­tang  Harga Jual Eceran dan Kon­sumen Peng­guna Jenis BBM Tertentu.

Hadir dalam rapat itu perwa­kilan dari 4 Pemerintah Provinsi se-Kaliman­tan. Kalimantan Se­latan diwakili oleh Staf Ahlli Guber­nur Hadi Soesilo dan Ke­pala Biro Perekonomian Ar­bain­­syah. Kali­mantan Timur di­wakili oleh Kadistamben Am­rullah, Ka­li­man­­­tan Barat diwa­kili oleh Ka­distamben Agus Aman Sudi­byo, dan wakil dari Kalimantan Teng­ah adalah Yulian Taruna.

Dari PT Pertamina diwaliki oleh General Manager (GM) Ka­li­­mantan Gigih Wahyu Irianto. Sedangkan dari BPH Mi­gas di­wakili oleh Sekre­taris BPH Migas Agus Budi Wahyono.

Menurut Agus, telah disepa­katinya usulan pe­nam­­bahan kuota BBM Subsidi Jenis Bensin Premium yang diusulkan oleh 4 Gubernur se-Kali­mantan itu perlu secepat mung­kin dilaku­kan pe­nanda­ta­nganan MOU pengawa­san pen­distribusian BBM Sub­sidi.

“Ka­lau ini dibiarkan akan jebol. Jangan nanti minta lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan MOU untuk mengawasi secara ber­sama-sama,” papar Agus di Ja­karta, kemarin.

Staf Ahli Gu­bernur Kalimantan Selatan Hadi Soesilo yang men­jadi wakil Pem­prov Kalsel me­ngatakan menye­tujui rencana MOU itu. Menurutnya, segala se­suatu kalau memang sudah dipe­nuhi harus ada tang­gung jawab.

“Karena itu, tanggal 20 Juni 2012, BPH Migas akan bertemu kembali dengan 4 Gubernur un­tuk melakukan penandata­nga­nan MOU pengawasan pen­dis­tribu­sian BBM yang telah dise­pakati. Jangan sampai hilang kemana-mana, baik premium maupun solar,” ujarnya.

BPH Migas menerangkan usu­lan penambahan kuota BBM ber­subsidi yang diajukan oleh empat gubernur se-Kalimanatan dapat disepakati dengan rincian; Kali­mantan Selatan menjadi 583.593 KL dari kuota sebe­lum­­nya yang hanya sebesar 461.952 KL, Ka­limantan Timur 672.009 KL, Kalimantan Barat sebesar 510.120 KL dan Kali­man­tan Tengah  449.850 KL. Sehingga total kuota bensin untuk empat pro­vinsi se-Ka­limantan menjadi sekitar 2.2 juta KL.

Terkait dengan penambahan kuota, Kapokja Direktorat BBM Luluk Priambudi mene­gaskan, untuk keperluan di Kalimantan sudah disiapkan dan jumlah (tambahan kuota) tersebut di­pastikan cukup. [Harian Rakyat Merdeka]