RMOL. Komitmen Indonesia Maritime Institute (IMI) mengelola pulau terdepan sebagai halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang maju dan sejahtera tak hanya sekadar retorika.
Sebagai bukti, dalam kunjungan awalnya, Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute, Dr Y. Paonganan, Sekjen HIMATEKINDO, Ajeng Ayu Eviolita, Program studi ilmu kelautan UNIB, pihak KKP dan Lanal Bengkulu berkunjung ke Pulau Enggano, Provinsi Bengkulu kemarin.
Dalam kunjungan dan survei ini untuk penyusunan program adopsi pulau yang rencananya bekerja sama antara IMI, Ditjen KP3K KKP, dan Universitas Bengkulu.
Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute, Dr Y. Paonganan mengungkapkan banyak persoalan mendasar di pulau Engggano yang harus segera diselesaikan terutama keadaan sosial-ekonomi, infrastruktur, dan kehidupan masyarakat di salah pulau terdepan indonesia itu selain persoalan ekositem lingkungan disana.
Dalam pengamatan Doktor lulusan IPB ini di lapangan, ada tiga hal yang patut disoroti dan segera ditindaklanjuti pemerintah. Pertama keadaan transportasi laut antara Bengkulu dan Enggano yang minim dan jauh dari keadaan ideal.
"Hanya ada satu kapal fery dan kapal perintis. Keadaannya sangat tidak memadai. Kalau terjadi badai sangat susah untuk diakses. Dengan letak geografis Enggano yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia seharusnya keadaan dan ukuran kapal disesuaikan sehingga tidak mengganggu keadaan ekonomi masyarakat disana," ucapnya dalam rilis yang diterima (Minggu, 10/6).
Kedua, akses telekomunikasi sangat sulit. Di pulau itu hanya ada satu pemancar telekomunikasi. Itupun masih sangat tradisional dengan bantuan sinar matahari.
"BTS Telkomsel butuh pembenahan karena powernya hanya andalkan sinar matahari. Saat mendung sulit komunikasi. Terindikasi jatah BBM untuk mesin diesel disalahgunakan sehingga hanya andalakan sinar matahari. Ini perlu mendapat perhatian dari pihak Telkomsel untuk optimalkan pelayanan telekomunikasi di pulau terdepan NKRI," sambungnya.
Ketiga, terjadinya monopoli BBM lewat koperasi ke masyarakat yang diindikasikan dimiliki seorang mantan pejabat TNI-AL Bengkulu.
"Sebelum koperasi itu ada, masyarakat bisa dengan mudah mengakses BBM ke Bengkulu. Tapi setelah koperasi itu ada, semua akses masyarakat terhadap BBM ditutup, sehingga masyarakat sangat tergantung pada pasokan koperasi dan kuotanya yang sangat terbatas sebab itu kami minta pihak pertamina menghentikan praktek monopoli ini ," ungkapnya.
Melalui kunjungan awal ini diharapkan program adopsi pulau yang saat ini tinggal menunggu finalisasi draft MoU antara IMI-KKP dan UNIB diharapkan segera rampung di tahun 2012 ini.
Sehingga dapat disusun program-program mendasar yang sesuai dengan keadaan realitas masyarakat dipulau tersebut.
"Hal tersebut sebagai bentuk komitemen semua pihak untuk menjadikan pulau terdepan sebagai selayaknya beranda negeri yang sejahtera dan maju," ucap ajeng sekjen HIMATEKINDO. [zul]
