Aman, Lobinya Cuma di Ruang Rapat DPR

RMOL.Aroma politisasi dalam proses seleksi Dewan Komisioner Oto­ritas Jasa Keuangan (DK OJK) mulai menyeruak. Kasak-kusuk lobi oleh beberapa kandidat su­dah dimulai. Kegiatan itu dikha­watirkan akan mempengaruhi independensi DPR dalam proses seleksi anggota DK OJK.

Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, Komisi XI DPR akan berusaha menjamin independensi saat melakukan proses seleksi anggota DK OJK.

“Berbagai politisasi akan di­hindari, termasuk ada konflik kepentingan antara calon dengan anggota DPR,” janjinya.

Arif mengungkapkan, lobi-lobi yang dilakukan calon anggota DK OJK masih sebatas komuni­kasi dan hal itu masih wajar.

“Se­jauh ini komunikasi calon anggota DK OJK biasa saja de­ngan anggota Komisi XI DPR. Lobi-lobi hanya saat bertemu di ruang rapat DPR, saat proses fit and proper test,” ujarnya kepada Rakyat Merdeka, Kamis (7/6).

Menurut Arif, jika ada perte­mu­an-pertemuan lain di luar hal tersebut, mung­kin saja bisa ter­jadi. Apalagi jika antara calon-calon anggota DK OJK itu sudah kenal lama atau bahkan berte­man baik dengan anggota Ko­misi XI DPR.

Namun, politisi PDIP ini me­nga­takan, bagi­nya yang terpen­ting komunikasi ataupun lobi-lobi tersebut tidak mempengaruhi proses pengam­bilan keputusan.

“Kami akan men­jalankan tu­gas untuk me­milih anggota DK OJK sesuai ketentuan yang berlaku seobjektif mungkin,” pungkas Arif.

Kaum profesional yang terga­bung dalam Asosiasi Profesi Pa­sar Modal Indonesia (APPMI) mengharapkan DPR tidak ter­pan­cing atau bahkan justru mem­fa­silitasi lobi-lobi itu. Dikha­watir­kan kegiatan seperti itu akan meng­hilangkan objektivitas dan mem­buat buruk kredibilitas OJK kelak.

“Ya, aroma politisasi se­leksi komisioner OJK di DPR tidak ter­hindari. Para anggota DPR sen­diri yang mengatakan mereka sudah dilobi banyak pi­hak. Dan kita meminta supaya hal itu tidak dibiarkan,” ujar Sekjen APPMI Benny Nasution.

Benny mengakui, proses seleksi DK OJK di DPR merupakan do­main politik. Namun, ia minta hendaknya DPR tidak men­jadi­kan pertimbangan kepenti­ngan politik yang paling utama. Sebab, jika demikian, obyektivitas mere­ka akan hilang. Padahal, menu­rutnya, OJK harus men­jadi lem­baga independen karena harus me­ngawasi sektor keuang­an yang sangat besar dan penting.

Karena itu, Benny mengata­kan, DPR harus menutup pintu pada lobi-lobi yang dilakukan oleh berbagai pihak dan berfokus pada integritas serta kompetensi para kandidat. “Kandidat yang paling banyak kasak-kusuk ja­ngan dipilih. Yang paling sering melakukan lobi, sisihkan saja. Citra DPR akan jadi jelek nanti, karena dikira sudah mendapat uang,” kata Benny. [Harian Rakyat Merdeka]