Biar Nggak Rusuh, DPR Bentuk Panja Privatisasi

RMOL.Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memprivatisasi tujuh perusahaan pelat merah bakal dibahas DPR. Tujuannya, supaya tidak menimbulkan kerusuhan.

“Mengenai rencana priva­tisasi tujuh perusahaan BUMN itu akan dibahas oleh Komisi VI dan XI. Pemba­hasannya pasti jeli­met. Ma­kanya, kami biasa mem­bentuk pa­nitia kerja (panja) ka­lau ada pri­vatisasi,” kata Wakil Ke­tua Ko­misi VI DPR Aria Bima ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, perusahaan pelat merah yang siap dipriva­tisasi tersebut adalah PT Semen Baturaja (Persero), PT BTN Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Per­sero), PT Industri Sandang Nu­santara (Persero), PT Industri Gelas (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero).

Aria menje­laskan, ada dua go­longan peru­sahaan yang akan diprivatisasi melalui Initial Public Offering (IPO) atau right issue.  

“Untuk right issue saya kira BTN dan Ki­mia Farma, pem­bahasan­nya tidak jelimet, karena tinggal me­lanjutkan IPO sebe­lumnya. Tapi untuk yang IPO pasti kita pertim­bangkan lebih masak,” ujar politisi PDIP itu.

Namun, pada intinya Komisi VI DPR tidak terlalu latah de­ngan rencana privatisasi. Kare­nanya, masalah tersebut akan dibahas di Panja Privatisasi.

“Kita hanya ingin sistemnya jangan sampai menimbulkan ke­rusuhan. Kita juga ingin sis­tem­nya lebih mudah dan bisa di­akses masyarakat dari Sabang sampai Merauke,” tuturnya.

DPR juga meng­ingin­kan agar masyarakat tidak di­beri waktu dua hari dan dalam por­si yang sangat kecil dalam pem­belian saham. Diberikannya ke­mu­dahan akses bagi ma­sya­rakat se­luas mungkin karena BUMN ada­lah badan usa­ha milik rakyat.

De­ngan demikian, kata Aria, ma­sya­rakat ka­langan apapun, tu­kang be­cak sam­pai anggota DPR tidak takut mem­beli saham kalau ada priva­ti­sasi jika proses­nya dibuat trans­paran.

Pengamat ekonomi dari UGM Ang­gito Abimanyu menilai, stra­tegi privatisasi yang diren­ca­nakan Kementerian BUMN, ter­utama yang bertujuan mendorong pe­ning­katan kinerja BUMN dan me­nambah pendanaan peru­sa­ha­an bersangkutan merupakan lang­kah tepat. Bahkan, strategi itu bisa le­bih dioptimalkan de­ngan cara mem­perbaiki cara kelola.

Menurutnya, ada beberapa fak­tor yang dapat dipertim­bang­kan menjadi pendorong pening­katan kinerja BUMN yang dipri­vati­sasi. Misalnya, faktor yang secara empiris terbukti men­do­rong pe­ningkatan kinerja peru­sahaan se­telah diprivatisasi, yak­ni mem­beri peluang kepada swasta lebih berperan terhadap pengem­ba­ngan bisnis BUMN.

Menurutnya, faktor lain yang perlu diper­hatikan adalah res­truksisasi baik dalam level ma­najemen maupun orga­nisasi.

“Selama ini banyak BUMN yang struktur orga­nisa­sinya ter­lalu gemuk, sehingga BUMN ter­sebut tidak lincah me­lakukan berbagai aktivitas bisnis. Akibat­nya, kurang dapat bersaing de­ngan swasta,” jelas Anggito. [Harian Rakyat Merdeka]