Berita

ilustrasi

Kemauan Politik SBY, Kunci Konflik di Papua

SABTU, 09 JUNI 2012 | 13:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kekerasan semakin meningkat di bumi Papua yang kaya raya. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, setidaknya ada tiga penyebab utamanya.

Pertama adalah kegagalan pembangunan dalam mensejahtrakan rakyat terutama di bidang pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Kedua, terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Dan terakhir, sebagian masyarakat Papua sangat trauma dengan adanya pelanggaran HAM sebagai akibat operasi-operasi militer masa lalu.

"Semua masalah ini harus segera ditangani dan diselesaikan secara komprehensif dan jangan terlambat agar tak berlarut larut," ucap Hasanuddin lewat pesan elektronik yang dikirimkannya, Sabtu (9/6).


Sebelumnya dia menduga ada "tangan asing" bermain di Papua. Tujuannya antara lain, menciptakan instabilitas di Papua, dalam rangka mendorong dan mempercepat Papua keluar dari wilayah NKRI. Dan sayangnya, ketika skenario itu muncul, pemerintah dan aparat daerah dalam keadaan tidak solid  atau bisa juga disengaja tak solid.

Untuk menghadapi ancaman campur tangan asing, harus dilakukan secara simultan melalui dua track yaitu melalui operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi. Operasi intelijen terpadu harus dilakukan secara terpusat karena daerah sudah tak efektif lagi, melibatkan semua komponen terkait, dengan melakukan kontra intelejen dan penggalangan yang  mampu memotong semua jaringan.

Kemudian secara simultan Kemenlu harus lebih aktif mengorganisir, memotong dan melobi upaya-upaya "menginternasionalisasi" masalah Papua dalam dunia diplomatik.

"Kata kunci keberhasilan semuanya ada pada political will Presiden SBY," pungkas dia. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya