Berita

ilustrasi

Kemauan Politik SBY, Kunci Konflik di Papua

SABTU, 09 JUNI 2012 | 13:14 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Kekerasan semakin meningkat di bumi Papua yang kaya raya. Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, setidaknya ada tiga penyebab utamanya.

Pertama adalah kegagalan pembangunan dalam mensejahtrakan rakyat terutama di bidang pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan. Kedua, terjadi marjinalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat asli Papua. Dan terakhir, sebagian masyarakat Papua sangat trauma dengan adanya pelanggaran HAM sebagai akibat operasi-operasi militer masa lalu.

"Semua masalah ini harus segera ditangani dan diselesaikan secara komprehensif dan jangan terlambat agar tak berlarut larut," ucap Hasanuddin lewat pesan elektronik yang dikirimkannya, Sabtu (9/6).


Sebelumnya dia menduga ada "tangan asing" bermain di Papua. Tujuannya antara lain, menciptakan instabilitas di Papua, dalam rangka mendorong dan mempercepat Papua keluar dari wilayah NKRI. Dan sayangnya, ketika skenario itu muncul, pemerintah dan aparat daerah dalam keadaan tidak solid  atau bisa juga disengaja tak solid.

Untuk menghadapi ancaman campur tangan asing, harus dilakukan secara simultan melalui dua track yaitu melalui operasi intelijen terpadu dan operasi khusus diplomasi. Operasi intelijen terpadu harus dilakukan secara terpusat karena daerah sudah tak efektif lagi, melibatkan semua komponen terkait, dengan melakukan kontra intelejen dan penggalangan yang  mampu memotong semua jaringan.

Kemudian secara simultan Kemenlu harus lebih aktif mengorganisir, memotong dan melobi upaya-upaya "menginternasionalisasi" masalah Papua dalam dunia diplomatik.

"Kata kunci keberhasilan semuanya ada pada political will Presiden SBY," pungkas dia. [ald]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya