Berita

ilustrasi

Tokoh yang Sudah Siap Nyapres tapi Tak Jadi karena Suara Partai Kurang Bisa Malu Luar Biasa

MINGGU, 03 JUNI 2012 | 10:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

RMOL. Imbauan Wakil Ketua MPR yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukmah Hakim Saifuddin agar partai politik mulai menjaring dan mengenalkan calon presiden potensial yang didukung pada pemilihan presiden 2014 disambut baik.

"Sebenarnya pengenalan capres itu lebih dini lebih baik. Karena masyarakat akan bisa memilah-milah karakter masing-masing orang yang akan tampil sebagai pemimpin di republik ini. Saran itu sesungguhnya positif," ungkap Sekjen DPP Partai NasDem Ahmad Rofiq kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Minggu, 3/6).

Hanya persoalannya, lanjut Rofiq, siapa yang bisa dicapreskan itukan harus didukung oleh partai yang memenuhi kuota tertentu. Bila merujuk pada UU Pilpres 2009, yang berhak mengajukan capres-cawapres adalah partai atau gabungan partai yang memenuhi 20 persen kursi di DPR atau meraup suara pemilih sebesar 25 persen pada pemilihan umum.

"Para calon pemimpin, para capres itu terkadang-kadang tidak mau terlalu dini. Karena ada ketidakpastian terhadap dirinya apakah betul akan dicapreskan atau tidak. Kalau dia sudah terlanjur campaign sementara kursi tidak mencukupi, maka dia akan menanggung malu yang luar biasa. Mereka ini bisa dihadapkan dalam situasi yang ambigu. Apakah mendahului atau menunggu (kepastian jumlah ) suara (dan) kursi," ungkap Rofiq.

Namun, masih kata Rofiq, bisa saja partai politik mengumumkan sejak dini siapa capres yang akan diusung. Dengan maksud, pengumuman dini capres itu bisa membawa korelasi positif terhadap suara partai yang bersangkutan pada Pemilu 2014 nanti.

"Jadi ada korelasi antara calon presiden dan pileg yang akan dilangsungkan pada 2014. Mestinya begitu. Masyarakat tahu siapa caleg dan capresnya sekaligus," ungkapnya.

Tapi lagi-lagi, sambung Rofiq, pencapresan dini ini bisa terbentur dengan adat ketimuran, yang hidup di masyarakat. "Kita selalu diperhadapkan bahwa yang maju duluan itu dibilang ambisius dan masyarakat menilainya negatif," demikian Rofiq. [zul]


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya