Pemblokiran Batubara Dari Kalimantan Rugikan Negara

RMOL.Pemerintah mesti cepat menyelesaikan pemblokiran pengiriman batubara oleh sejumlah elemen masyarakat di Kalimantan Selatan. Sebab, hal itu akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik me­ngatakan, pemblokiran kapal p­engirim batubara yang dila­kukan elemen masyarakat di Sungai Barito, Kalimantan Se­latan (Kal­sel), akan berdampak pada pe­madaman listrik.

Bahkan, menurutnya, pe­ma­da­man tidak hanya akan terjadi di Jawa, tapi di seluruh Indonesia. Sebab, batubara dari kalimantan tidak bisa dikirim ke pembangkit-pembangkit listrik yang ada di Ja­wa dan beberapa daerah lainnya.

“Seharusnya pemerintah da­erah dengan pemerintah pusat tidak bo­leh ancam-mengancam begitu. Kondisi ini pasti ada implikasinya yang pada akhirnya akan meru­gikan gubernur itu juga dan kita semua,” kata Wacik di sela-sela sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di kantornya, kemarin.

Selain akan menyebabkan pe­madaman listrik, Wacik me­nga­takan, pemblokiran itu akan me­ngurangi Pendapatan Asli Dae­rah (PAD). “Kalau tidak dapat PAD, maka rakyatnya tidak akan dapat apa-apa,” warning Wacik.

Menteri asal Partai Demokrat itu meminta para pimpinan dae­rah tidak saling ancam meng­ancam karena tidak akan me­nye­lesaikan masalah dan malah akan membuat rugi semua pihak.

Dia mengaku, Kementerian ESDM sudah berbicara dengan gubernur Kalimantan soal ke­lang­kaan BBM subsidi. Jalan ke­luarnya, pemerintah akan se­gera memasok bahan bakar mi­nyak (BBM) non subsidi ke daerah ter­sebut, setapi harus izin DPR ter­lebih dahulu.

“Segera akan kita tambahkan, tapi yang non subsidi karena subsidinya sudah terbagi habis,” kata politisi Demokrat itu.

Untuk kuota BBM, Wacik memperkirakan, kuota sebe­sar 40 juta kiloliter (KL) akan habis Oktober ini. Kendati begi­tu, kemungkinan pihaknya akan mengajukan tam­ba­han kuota se­suai mekanis­menya.

Untuk diketahui, aksi ma­sya­rakat di Kalimantan mem­blokir batubara terjadi karena peme­rintah pusat tidak mau menambah kuota atau jatah BBM subsidi yang makin tipis di provinsi itu.

Ketua Presidium Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) Herman Afif Kusumo menya­yang­kan sikap pemblokiran jalur batu­bara oleh masyarakat Ka­limantan.

“Jangan segalanya dilakukan dengan ancam mengancam. Ka­rena negara kita satu kesatuan,” kata Herman kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, pemblokiran ini akan berdampak bagi daerah Ka­limantan sendiri, karena PAD-nya akan berkurang. Langkah itu juga merugikan pengusaha ka­rena harus mengeluarkan ang­garan tambahan dan membuat iklim investasi di daerah tersebut berkurang.

Menurut Herman, pemerintah daerah harus bisa menjaga iklim usaha guna meningkatkan per­tumbuhan ekonomi. “Siapa yang suka masyarakat daerah meng­alami kelangkaan BBM dan lis­trik,” ucapnya.

Karena itu, dia berharap, para kepala daerah bersifat negara­wan untuk tidak melakukan pem­­blo­kiran. Apalagi pemerintah su­dah menyetujui adanya pe­nam­bahan kuota BBM. “Ego sekto­ral harus bisa dihindari,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR Mu­hammad Syafruddin meminta pemerintah segera me­nye­le­sai­kan masalah pemblokiran jalur batubara ini dengan menambah kuota BBM.

Dia juga meminta Menteri ESDM tidak diam dengan situasi terseut. Sedangkan pemerintah daerah diminta jangan main an­cam karena dampaknya sangat besar bagi perekonomian. Apa­lagi, batubara merupakan salah satu sumber energi pembangkit PLN dan pendapatan Indonesia.

“Sebaiknya pusat dan daerah duduk bareng untuk menye­le­saikan masalah ini. Keduanya jangan mementingkan ego ma­sing-masing lah,” cetusnya.

Untuk menghindari ter­ulang­nya kembali pemblokiran dan boikot, menurut Syafruddin, pe­merintah pusat harus memper­hatikan kebutuhan da­erah terkait pemenuhan BBM dan listrik.

Pengamat energi dari Refor­miner Institute Komaidi No­to­negoro menambahkan, pe­me­rin­tah harus transparan dalam pem­bagian kuota BBM ke se­tiap dae­rah.

“Pemerintah harus meng­ung­kapkan apa penyebab kel­ang­kaan itu, apa karena kendaraan tam­bang atau karena memang per­tumbuhan ekonomi,” tan­das Komaidi. [Harian Rakyat Merdeka]