Tambahan Kuota BBM Subsidi Sulit Dipenuhi

RMOL.Pemerintah bersikeras meminta tambahan kuota BBM bersubsidi. DPR belum satu suara menyikapi permintaan tersebut.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto mengatakan, DPR belum menerima proposal permintaan tambahan kuota ba­han bakar minyak (BBM) ber­subsidi dari pemerintah. Saat ini, pihaknya baru mendapat per­min­­taan tambahan kuota BBM subsidi dari Kali­man­tan.

“Permintaan dari empat gu­bernur di Kalimantan kepada DPR belum lama ini, mungkin membuat langkah pemerintah meminta tambahan kuota BBM bersubsidi semakin kuat,” ujar­nya kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Menurut kader Partai Golkar ini, kewenangan pengajuan pe­nam­bahan kuota BBM bersubsidi tersebut ada di pemerintah pusat. Mengenai berapa besar jumlah pe­nambahannya serta ke mana sa­ja akan didistribusikan.

“Saya dengar minta tambah kuota se­kitar 2,5 juta kiloliter, na­mun didistribusikan ke mana saja kan belum jelas. Karena itu perlu ada penjelasan yang detil dari pemerintah,” ungkapnya.

Dito menjelaskan, keputusan menyetujui atau tidak penam­ba­han kuota BBM bersubsidi tidak mudah. Menurutnya, saat ini te­tap pada keputusan kuota 40 juta kiloliter (KL) BBM bersubsidi se­perti yang sudah ditetapkan.

“Mengenai memberi tambahan kuota atau tidak harus melalui me­kanisme, tidak bisa asal me­nyetujui. Karena menambah kuo­ta berarti menambah subsidi. Sub­sidi kita bisa membengkak, kalau defisit lebih dari 3 persen bisa membahayakan,” tandasnya.

Menurut Direktur Mar­keting dan Trading Perta­mina Hanung Budya Yuktyanta, kuota premi­um untuk Bali saja se­banyak 510 KL dan solar se­besar 926 KL. Hingga April 2012, kuotanya sudah jebol 11 persen. Jika tidak ada penam­bahan kuota, jatah BBM ber­sub­sidi untuk Bali ha­bis November.

“Untuk itu, pen­ting mengura­ngi beban negara. Caranya, ten­tu meng­gunakan pertamax, ter­u­tama untuk ken­daraan me­wah,” ujarnya saat peresmian Stasiun Pengisian Bahan bakar Khusus (SPBBK) di Den­pasar, Bali, akhir pekan lalu.

Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ES­DM) Jero Wacik segera me­ngajukan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk tahun ini kepada DPR, se­jalan dengan permintaan bebe­rapa pemerintah daerah.

“Kan kuota (BBM bersubsidi) yang diberikan itu 40 juta kilo­liter. Saya yakin kurang. Saya te­tap minta (tambahan) ke DPR, apalagi empat gubernur sudah minta tambahan jatah. Itu kan mem­perkuat saya untuk minta ke DPR,” ujar Wacik.

Anggota Komisi VII DPR dari Golkar Satya W Yudha menga­takan, niat pe­me­rintah minta pe­nambahan kuota BBM subsidi me­langgar Undang-Undang (UU) APBN 2012. Menurutnya, peme­rintah seharusnya bisa menekan besaran angka kuota BBM sub­sidi. Di antaranya dengan mem­be­rantas penyeludupan dan pe­nim­bunan BBM bersubsidi.

Langkah tersebut, menurut Sat­ya, penting dilakukan karena di­duga penyeludupan BBM yang terjadi saat ini sangat besar dan belum bisa diungkap pemerintah.

“DPR, BPH Migas dan Peme­rintah akan mencari formula un­tuk menutup titik-titik kebocor­an sehingga lonjakan kuota BBM bersubsdidi bisa ditekan,” tegas Satya. [Harian Rakyat Merdeka]