Berita

presiden sby/ist

CAPRES DEMOKRAT

Rachland Anjurkan Rekan-rekannya Tidak Tempatkan SBY di Posisi Sulit

SABTU, 26 MEI 2012 | 10:19 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

RMOL. Masing-masing kader Partai Demokrat diperbolehkan berpendapat tentang siapa tokoh politik di partainya yang pantas maju bertarung di bursa Pilpres 2014. Namun seharusnya mereka mencegah kesan seolah sudah ada proses politik di Majelis Tinggi.

Demikian disampaikan Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik,  dalam acara polemik "Politik Dinasti di Negeri Demokrasi", di Warung Daun, Cikini Raya 26, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5). Hal itu dikatakannya untuk menyikapi isu kuat pencalonan Kristiani Yudhoyono atau Ani Yudhoyono sebagai capres Demokrat.

Bagi setiap kader Demokrat, pintanya, di samping mengekspresikan pengakuan akan kemampuan dan popularitas Ani Yudhoyono yang tinggi, harusnya sadari bahwa sudah tiga kali pertemuan terbuka dan satu kali pertemuan tertutup Ketua Dewan Pembina, Susilo Bambang Yudhoyono, menegaskan apabila tugasnya berakhir sebagai presiden maka dia dan keluarga akan memilih istirahat dari perpolitikan.


"Presiden mengatakan bahwa tidak akan memajukan dan tak akan mengizinkan anggota keluarganya mencalonkan diri. Itu harus dihargai dan dihormati. Jangan tempatkan presiden dalam posisi yang sulit, dibatasi pilihannya oleh kader Demokrat," pinta Rachland.

Pengakuan kader-kader Demokrat atas kemampuan Ibu Ani , dia anjurkan, lebih baik dipahami sebagai pengakuan memang Si Ibu Negara adalah figur penting dalam partai.

"Itu adalah semacam respons pertanyaan 'apakah Demokrat akan besar di tengah kondisi begini'. Sekarang ini, Demokrat bersih-bersih dulu baru bisa membangun," tegasnya. [ald]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya