Berita

Nono Sampono/ist

PILGUB DKI

Nono Sampono: Kita Perlu Sedikit Main Kasar

JUMAT, 25 MEI 2012 | 22:08 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

RMOL. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta diminta segera menghapus daftar pemilih-pemilih bermasalah dari Daftar Pemilih Sementara (DPS). Pasalnya, telah ditemukan sekitar 600-an ribu pemilih yang bermasalah.

Hal itu disampaiakan oleh Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Nono Sampono, saat menyambangi kantor redaksi Rakyat Merdeka, di Jakarta, Jumat (25/5).

“Kami menemukan 600 ribu sekian. Dan itu diakui, cuma mereka (KPU) belum menentukan sikap,” kata Nono.


Kendati demikian, Nono tidak mau berprasangka buruk terhadap buruknya pengelolaan data DPS yang berasal dari Daftar Potensial Penduduk Pemilih Pemilu (DP4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menurutnya, data itu hanya sebagai warning untuk mengawasi jalannya proses Pilkada sehingga tercipta pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

“DPS kita tidak prejudice sama orang tapi pengalaman lalu (pemilihan umum legislatif dan pilpres 2009) membuat kita waspada dan PKS punya pengalaman (Pilkada 2007). Disitu juga ada Taufik (Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta). Jadi sudah mengerti permainan itu,” jelasnya.

Bekas Komandan Pasukan Pengawal Presiden (Paspampres) ini menilai, bagaimana pun pengawasan ketat perlu dilakukan terhadap proses pendataan pemilih yang dilakukan oleh KPU DKI dan jajarannya ke bawah.

Menurut Nono, ini penting dilakukan untuk mengeliminir kemungkinan masuknya pengaruh penguasa Jakarta saat ini untuk menggunakan data pemilih melanggenggkan kekuasaan.

Apalagi, Nono mengamati proses permainan yang ada sekarang masih menggunakan pola lama. Dugaannya, ada rekayasa jumlah pemilih pada wilayah-wilayah yang menjadi basis dukungan calon tertentu.

“Lapangan bola sekarang becek. Nendang bola kan pasti kotor. Tapi disitu kita perlu juga sedikit main kasar,” kata Nono. [mar]

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya