Catat, BPH Migas Janji Beresin Kelangkaan Premium Bulan Ini

RMOL. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menjamin masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di beberapa daerah selesai akhir bulan ini.

“Masalah kelangkaan di daerah kita yakin bisa selesaikan masalah itu akhir Mei (bulan ini),” ujar Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng saat ditanya DPR soal penyelesaian kelangkaan BBM subsidi, Rabu malam (23/5).

Untuk mengantisipasi kelang­kaan di daerah, kata dia, peme­rintah akan segera mengucurkan kuota yang sebelumnya ditahan 2,5 juta kiloliter (KL) untuk prog­ram penghematan.

Untuk diketahui, dalam APBN 2012 pemerintah menetapkan kuota BBM sebesar 40 juta KL. Tapi 2,5 juta KL ditahan karena saat itu pemerintah be­rencana me­lakukan kebijakan peng­he­matan BBM. Dalam APBN Pe­rubahan (APBNP), DPR dan pe­me­rintah sepakat un­tuk mem­buka cadangan 2,5 juta KL itu.

Kendati begitu, Andy menga­ku kuota BBM subsidi yang di­tetap­kan tahun ini sebesar 40 juta KL lebih rendah dari reali­sasi kon­sumsi 2011 sebesar 41,5 juta KL. Padahal, pertum­buhan eko­nomi terus meningkat.

“Kita usa­hakan tidak ada ke­langkaan lagi. Yang 2,5 juta ki­loliter kita bagikan,” janjinya.

Untuk daerah Kalimantan yang mengalami kelangkaan paling pa­rah, Andy menyatakan, pihak­nya sudah menambah pa­sokan BBM subsidi 5 persen dari kuo­ta­nya ta­hun ini. Namun, pe­nam­ba­han itu hanya untuk pre­mium karena ca­dangan solar ti­dak ada di cadang­an 2,5 juta KL itu.

“Kita akan usahakan ada pen­jualan solar non subsidi di sana, dengan memberikan kemu­dahan badan usaha untuk menjual solar non subsidi,” ujar Andy.

BPH Migas juga memperkira­kan kuota premium akan habis pada 24 November 2012. Se­dang­kan solar akan habis pada 9 De­sember. Sampai akhir tahun, kon­sumsi premium diperkirakan men­capai 27,4 juta KL atau berlebih 12,3 persen dibanding kuota APBNP 2012 sebesar 24,4 juta KL.

Untuk solar akan mencapai 15 juta KL atau over 8,3 persen diban­ding kuota sebesar 13,9 juta KL. Perkiraan tersebut berdasar­kan realisasi Januari-April 2012 dan kecenderungan realisasi per bulan 2011.

Andy meminta gubernur tidak hanya meminta tambahan kuota, tapi juga melakukan pengawas­an dan pengaturan.

Anggota Komisi VII DPR Gusti Iskandar Sukma Alamsyah me­minta pemerintah segera me­nye­lesaikan kelangkaan BBM di dae­rah, terutama Kalimantan yang kelangkaannya makin parah.

“Tambahan yang 5 persen itu harus segera direalisasikan bulan ini untuk mengurangi antrean. Tapi, tambahan itu masih kurang jika dibanding realisasi konsum­si tahun lalu,” kata Gusti.

Namun, kata dia, jika kondisi tersebut dibiarkan akan ber­dam­pak buruk bagi ekonomi, dikha­watirkan akan menciptakan ke­rusuhan di pom bensin. Menu­rut­nya, peningkatan konsumsi dipe­ngaruhi rencana pemerintah me­naikkan harga BBM April lalu tapi tak disetujui DPR. Saat itu, banyak orang yang panic buying.

Hasil keputusan rapat Komisi VII DPR dengan BPH Migas, lem­baga itu diminta melakukan penye­suaian kuota BBM subsidi sesuai dengan APBNP dan pertim­bangan khusus yang bisa diper­tanggung jawabkan untuk me­menuhi kebutuhan masyarakat.

Komisi VII DPR juga me­min­ta BPH Migas dan Pertamina segera mengatasi kelangkaan da­lam waktu waktu yang sesing­kat-sing­katnya dan paling lam­bat akhir Mei.

Pom Bensin Ogah Disalahin

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purno­mohadi meminta pemerintah segera menambah pasokan un­tuk daerah-daerah yang me­nga­lami kelangkaan. Sebab, se­ka­rang banyak pihak yang menya­lahkan pom bensin. Bah­kan, ada yang bilang ada ke­bo­coran dari pom bensin.

“Padahal, tugas kami hanya menjual selama dipasok dan SPBU tidak pindah-pindah sehing­ga pe­ngawasannya mudah,” katanya.

Eri mengatakan, kelangkaan premium di daerah terjadi karena BPH Migas dalam menentukan kuota daerah tidak sesuai dengan kebutuhan dan pertumbuhan jum­lah ken­da­ra­annya. Jika pem­bagian kuota­nya disesuaikan dengan per­tumbuhan jumlah ken­daraan, maka kelang­kaan ti­dak akan terjadi.  [Harian Rakyat Merdeka]