Program Pengentasan Kemiskinan Perlu di-Update

RMOL.Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menilai, program pengentasan kemiskinan belum memperlihatkan kemajuan.

Gubernur Lemhannas Budi Susilo Soepandji mengatakan, pemerintah perlu meng-update program pengentasan kemiskinan yang belum memperlihatkan ke­majuan. Oleh sebab itu, dalam rangka membantu pemerintah me­ngentaskan kemiskinan dan kesejahteraan, Lemhannas meng­kaji akar permasalahan guna men­cari solusi terbaik.

“Kajian mengenai pola kemis­kinan itu nanti akan disampaikan ke pemerintah. Karena pola stra­tegi pengentasan masalah ke­mis­kinan di kota maupun di pe­de­saan sangat berbeda,” kata Budi di Jakarta, kemarin.

Budi berpendapat, dengan meng-update program kemis­ki­nan, diharapkan lebih tepat sa­sa­ran. Pasalnya, masalah kemis­ki­nan dan kesejahteraan muncul bu­kan karena struktural di pe­me­rintah yang bermasalah, tetapi akibat minimnya upaya pem­berdayaan masyarakat.

Untuk itu, upaya pembenahan secara intens perlu dilakukan se­gera oleh pemerintah. Terle­bih, pemerintah menargetkan, sam­pai berakhirnya masa bakti kepe­mim­­pinan yang tersisa dua tahun lagi, angka kemiskinan bisa dite­kan hingga satu digit atau tinggal 10 persen.

“Untuk mencapai angka satu digit itu bukan hal yang mudah, karena penuh dengan tantangan. Perlu berbagai terobosan untuk menanggulanginya. Bukan ha­nya masalah di struktural peme­rintahan, tapi juga budaya yang berlaku di masyarakat daerah,” tutur Budi.

Apalagi secara faktual, upaya penanggulangan kemiskinan yang diterapkan pemerintah be­lum sepenuhnya mencapai ha­ra­p­an mengingat masalah kemis­kinan tak hanya bisa diselesai­kan melalui kultural dan struk­tural saja. Tapi juga bisa dilaku­kan melalui pe­nyelesaian ekono­mi, infra­struktur dan lainnya.

Budi juga meminta berbagai elemen masyarakat terlibat da­lam pengentasan kemiskinan dan ke­sejahteraan. Baik peme­rin­tah, politisi, akademisi mau­pun kom­ponen bangsa lainnya.

Guru Besar Ekonomi Univer­sitas Gajah Mada (UGM) Mu­drajat Kuncoro mengatakan, su­dah waktunya bagi pemerintah melakukan pemerataan dalam pem­bangunan daerah. Selama ini, menurut data yang terhimpun, justru wilayah kaya sumber kekayaan alam yang tingkat ke­miskinannya paling tinggi.

“Seperti di Papua, dari 20 dae­rah yang ada, daerah yang mis­kin berjumlah 19 daerah,” kata Mudrajat.

Padahal, tingkat kemiskinan sempat menurun dari 16,66 per­sen di awal kepemimpinan Pre­siden SBY (2004), menjadi 14,15 persen di akhir pemerin­tahan Kabinet Indonesia Bersatu I (2009). Penurunan itu bahkan terus meningkat menjadi sekitar 12,49 persen pada Maret 2011.

“Namun, tetap saja ada pen­duduk miskin yang jumlahnya 30,02 juta orang hingga Maret 2011. Jumlah kaum duafa yang belum merdeka dari jerat kemis­kinan di perdesaan masih 18,97 juta orang (15,72 persen dari jumlah penduduk Indonesia), sedangkan penduduk miskin di perkotaan tercatat sebanyak 11,05 juta orang (9,23 persen),” beber Mudrajat. [Harian Rakyat Merdeka]