Harga Gas Naik Drastis Pengusaha Menjerit...

RMOL.Kalangan pengusaha mulai menjerit dengan kenaikan harga gas secara drastis. Padahal, pengusaha tahu persis bahwa harga gas di pasar dunia saat ini cenderung turun.

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku kaget dengan rencana kenaikan harga gas ini. Pihaknya merasa belum siap karena belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh PGN (Peru­sahaan Gas Negara).

“Kami butuh kejelasan dan waktu untuk memper­siap­kannya (kenaikan harga gas-red),” tan­das Sofjan di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, PGN me­naik­­kan harga gas 55 persen dari 6,6 dolar AS menjadi 10,2 dolar AS per MMBTU (miliar meter kaki kubik), membuat  kalangan industri meradang.

Sofjan memperkirakan, tinggi­nya kenaikan harga gas kali ini ter­kait dibangunnya terminal re­ceiving yang memakan biaya cu­kup tinggi. Dia menegaskan, se­harusnya kenaikannya harga gas jangan dipukul sekaligus hingga 55 per­sen atau bertahap.

“Kenaikan harga gas sebesar itu mestinya dilakukan selama dua tahun,” usulnya

Dia juga menegaskan beban biaya produksi industri ki­ni se­makin besar. Akibatnya, har­ga produk industri makanan dan minuman diperkirakan bakal naik sekitar 5 persen.

Sedangkan industri kaca, ke­ramik dan sebagainya bisa lebih dari itu, karena kenaikan harga gas akan menambah biaya pro­duksi mereka hingga 35 persen.

Komisi Penga­was Persaingan Usaha (KKPU) menilai, kenaik­an harga gas yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) melanggar Undang-Un­dang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Seharusnya yang dapat menentukan harga gas adalah pemerintah.

“Dalam Undang-Undang ter­se­­but, pemerintah yang mempu­nyai kewenangan (menaikkan harga-red),” ujar Ketua KPPU Tadjud­din Noer Said di Jakarta, Senin malam (21/5).

Tadjuddin mengingatkan, Mah­kamah Konstitusi (MK) telah membatalkan pasal 28 UU No.22 Tahun 2001. Pasal itu ber­bunyi, harga Bahan Bakar Mi­nyak dan harga Gas Bumi dise­rahkan pada meka­nisme per­saingan usaha yang se­hat dan wa­jar. MK mem­batalkan pasal ter­sebut pada 15 Desember 2004.

Sebelumnya, Ha­kim kons­titusi Harjono mene­rang­kan, Pasal 28 ayat 2 berten­tangan dengan UUD 1945 Pasal 33.

Oleh sebab itu, kata Tadjuddin, pe­netapan harga gas tidak ber­dasarkan oleh mekanisme pasar. Ia mengatakan, untuk menaik­kan atau menurunkan harga gas, pe­merintah bisa saja meng­kon­sul­tasikannya terlebih dahulu de­ngan DPR.

Sebelumnya, Sekretaris Peru­sahaan PGN Heri Yusup menga­takan, kenaikan harga gas  dika­renakan harga pembelian gas PGN ke kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) juga menga­lami peningkatan sejak 1 April 2012.

“Saat ini, kenaikan harga gas masih dalam tahap sosialisasi ke industri. Kami akan evaluasi ma­sukan-masukan yang dida­pat,” kata Heri.

Menurut Heri, per 1 April, har­ga jual gas KKKS ke PGN me­ngalami kenaikan, yakni harga gas Lapangan Grissik, Blok Cor­ridor di Sumsel dengan operator ConocoPhillips sebesar 412 BBTUD naik dari 1,85 dolar AS menjadi 5,61 dolar AS MMBTU sampai 31 Maret 2013.

Sekadar informasi, Kemente­rian Perindustrian (Kemenpe­rin) akan memfasilitasi negosia­si har­ga gas antara asosiasi in­dustri dan PT PGN. Sebab, ke­ba­nyakan in­dustri peng­guna gas menyatakan belum siap untuk menerima ke­naikan harga yang dinilai terlalu drastis. Kenaikan harga gas yang drastis dan men­dadak dikhawa­tirkan berdam­pak buruk terhadap proses serta biaya produksi. [Harian Rakyat Merdeka]