Patok Target Inflasi, BI Dan Kemenkeu Kompak Dong...

RMOL. Perbedaan angka sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), membuat masyarakat bingung. Untuk itu, Lapangan Banteng dan Thamrin diminta kompak serta satu suara dalam menentukan target inflasi.

“Lapangan Banteng (Kemen­terian Keuangan yang berkantor di kawasan Lapangan Banteng-red) dan Thamrin (kantor BI di Jalan Thamrin-red) kan bukan musuh. Jadi sebenarnya mereka bisa berbicara baik-baik. Kunci­nya adalah bagaimana BI dan Kementerian Keuangan menjalin komunikasi yang baik dan in­tens,” ujar bekas Deputi Guber­nur Bank Sentral Australia atau The Reserve Bank of Australia (RBA) Stephen Grenville.

Grenville mengatakan hal itu dalam diskusi bertema Inflation Targeting Framework (ITF) atau Kerangka Kerja Sasaran Inflasi yang digelar BI di Yogyakarta, Minggu (20/5). Hadir pada ke­sem­patan itu Direktur Eksekutif Riset dan Kebijakan Moneter BI Perry Warjiyo serta Juru Bicara BI Difi Ahmad Johansyah.

Grenville bersama David Long­worth, bekas Deputi Guber­nur Bank Sentral Kanada (Bank of Canada) diundang BI untuk memberikan evaluasi mengenai kebijakan moneter yang dilaku­kan Bank Sentral, terutama me­nge­nai penerapan ITF yang su­dah berjalan sejak Juli 2005.

Sebagai informasi, terjadi per­bedaan angka sasaran inflasi ta­hun 2012 yang ditetapkan BI dan Kemenkeu. Target yang di­patok BI adalah 4,5 persen, se­dangkan asumsi inflasi yang ditetapkan Kemenkeu dalam APBN Peruba­han tahun 2012 adalah 6,8 persen. Nah, perbedaan angka  itulah yang dianggap Grenville bisa mem­bingungkan masyarakat.

Menanggapi hal itu, Perry men­­jelaskan, pihak BI dan Ke­men­keu serta lembaga terkait lain­nya, su­dah menjalin komuni­kasi serta koordinasi yang intens mulai dari level teknis hingga pe­jabat ting­ginya untuk memba­has soal asum­si makro APBN, inflasi, suku bunga dan pertum­buhan ekonomi.

“Namun setelah masalah ini dibawa ke DPR, hasilnya lain la­gi. Sebab, DPR menginginkan in­flasi dan suku bunga rendah, tapi minta pertumbuhan ekonomi tinggi se­hingga hasilnya akan beda de­ngan hitungan BI,” jelas Perry.

Perry menerangkan, terjadi bar­gaining politic antara peme­rintah dan DPR saat membahas APBN, termasuk tentang target inflasi. Makanya, jangan he­ran ka­lau angka target inflasi yang sudah dihitung BI berubah total.

“Menurut hitungan BI, kalau harga BBM jadi naik Rp 1.500, maka akan ada tambahan inflasi 1,2 persen. Tapi kan buktinya harga BBM tidak naik, makanya menurut hitungan kami inflasi ada di kisaran 4,5 persen. Tapi ma­salah­nya Pemerintah dan DPR tidak mengganti angka 6,8 persen itu padahal harga BBM tidak jadi naik,” terang Perry.

Grenville yang juga peneliti Lowy Institute, lembaga think tank asal Australia itu menya­ta­kan setuju jika harga BBM di­naikkan karena kebijakan terse­but sangat baik untuk negara In­do­nesia. Apalagi, subsidi BBM dinilainya selama ini salah sasar­an karena banyak dinikmati oleh orang kaya, bukan wong cilik.

“Nah, saat masyarakat shock karena terjadi kenaikan inflasi aki­bat kenaikan harga BBM, maka menjadi tugas BI untuk menya­kin­kan kepada masyarakat bahwa kenaikan inflasi itu sifat­nya hanya sementara. Dan BI ha­rus berjanji bahwa mereka akan membuat kebijkan yang bakal menurunkan inflasi tersebut ke level yang le­bih rendah,” ujar Grenville.

Harus Konsisten

Grenville juga menekankan bah­wa penetapan sasaran inflasi di Indonesia harus dijalankan se­cara konsisten dan bertanggung jawab karena pengelolaan kebija­kan moneter membutuhkan ke­percayaan dari masyarakat. Me­nu­rutnya, BI perlu menetapkan ITF secara fleksibel sesuai de­ngan perkembangan perekono­mian yang terjadi.

“Namun sasaran inflasi yang telah ditetapkan tidak boleh di­ubah-ubah dan harus konsisten serta bertanggung jawab untuk mencapainya. ITF membutuh­kan kredibilitas. Sebab, jika pub­lik sudah percaya pada BI, maka itu akan membantu BI menu­runkan inflasi,” katanya.

Dia mengatakan, BI harus me­netapkan sasaran inflasi untuk jangka menengah panjang tiga sampai lima tahun ke depan, seperti menetapkan angka inflasi 4,5 persen hingga 2014 dan ke­mudian semakin rendah menuju 4 persen mulai 2014-2019.

“Kon­sisten dengan sasaran in­flasi ini juga penting untuk me­masti­kan trend penurunan inflasi jangka panjang bisa tercapai,” urai Grenville.

Hal lain yang penting dilaku­kan BI, kata Grenville, adalah meng­komunikasikan sasaran inflasi dan kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapainya sehingga mas­yarakat menjadi ba­gian dari upaya penurunan inflasi tersebut.

“Komunikasi ke masyarakat melalui media massa menjadi penting untuk menjaga inflasi. Setiap terjadi tekanan inflasi, BI harus menyampaikan ke ma­sya­rakat akan menjalankan kebi­ja­kannya untuk kembali menu­run­kan inflasi,” saran Grenville.

Dia menyatakan, dalam kasus kenaikan harga BBM, tidak ada yang bisa dilakukan BI selain menyampaikan ke masyarakat bahwa tekanan inflasi yang mun­cul hanya bersifat sementara dan BI akan mengambil langkah-lang­kah untuk kembali menurun­kan inflasi. [Harian Rakyat Merdeka]