Kadin: Banyak Permen Bikin Dunia Usaha Batuk-Batuk...

RMOL. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, ter­lalu banyak Peraturan Menteri (Per­men) yang justru bertenta­ngan dan menyulitkan dunia usaha. Hal itu dinilai membuat peraturan saling tumpang tin­dih dan tidak memberikan so­lusi untuk me­ningkatkan per­tum­buhan eko­nomi nasional.

Wakil Ketua Umum Kadin Indo­nesia Bidang Perdaga­ngan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur mengatakan, dalam rangka efisiensi eko­no­mi nasio­nal dan memasuki ASEAN Eco­nomic Commu­nity (AEC) 2015, pergerakan pertumbuhan eko­nomi nasio­nal saat ini dinilai ma­sih mengalami kelambatan.

Menurutnya, terdapat berba­gai faktor yang mempengaru­hinya seperti biaya produksi tinggi, biaya logistik tinggi, daya saing lemah, masalah biro­krasi yang berbelit, hingga suku bu­nga yang tinggi.

“Sudah hampir 10 tahun ter­akhir tidak mengalami peruba­han yang signifikan. Keluhan dunia usaha masih sama dari tahun ke tahun, pe­nye­lesainnya lam­bat, sehingga ber­dampak ke­pada eko­nomi nasional,” curhat Natsir di Ja­karta, kemarin.

Adapun permasalahan yang belakangan kerap mem­buat per­tumbuhan ekono­mi na­sional me­lambat, katanya, adalah faktor egois­me kementerian da­lam me­nerbitkan berbagai Peraturan Men­teri (Per­men) yang menyu­litkan dunia usaha.

“Banyaknya Permen yang di­ke­luarkan pemerintah sema­kin me­nambah persoalan baru ke­lam­­ba­tan pertumbuhan eko­nomi na­sional,” tuturnya.

Para pelaku usaha menya­yang­kan, berbagai Permen yang di­ke­luarkan pemerintah diber­lakukan tanpa dibicara­kan de­ngan dunia usaha. Bah­kan, Ka­din yang me­mang jelas diatur oleh Un­dang-Un­dang Nomor 1 Tahun 1987 sebagai mitra kerja pe­me­rin­tah, jarang diajak bicara dalam menerbitkan suatu ke­bijakan.

“Terkadang pe­merintah mem­buat kebijakan sendiri, sehingga pada saat ke­bijakan tersebut ke­luar menim­bulkan protes dari du­­nia usaha. Itu perlu mendapat per­hatian pe­merintahan,” usulnya.

Kadin berharap, ke­menterian tidak berlebihan me­ner­bitkan Pe­rmen yang ti­dak begitu pen­ting, sehingga tidak menambah beban perma­s­alahan baru bagi dunia usaha.  

“Jangan sampai Permen lebih cepat atau lebih banyak diban­ding pertum­buhan perda­ga­ngan dan industri kita saat ini. Nanti ke­banyakan Permen, eko­nomi na­sional bisa batuk-batuk,” sin­dir Natsir.

Seperti diketahui, banyak pe­raturan yang dikeluarkan pe­me­rintah menuai protes dari ka­la­ngan dunia usaha. Bebe­rapa Per­men pada awal tahun ini sem­pat menjadi polemik se­belum efektif diberlakukan.

Misalnya saja, Peraturan Men­teri Ener­gi dan Sumber Daya Mi­neral (Permen ESDM) No­mor 7 Tahun 2012 Tentang Pe­ning­­katan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemur­nian Mineral. [Harian Rakyat Merdeka]