Berita

Pertamina

Bisnis

Pertamina Didesak Beberin Penjualan Bensin Di SPBU

Tekan Penyalahgunaan BBM Subsidi Dan Kuotanya
SELASA, 22 MEI 2012 | 10:12 WIB

RMOL. Pertamina didesak mempublikasikan data penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sebagai bagian dari transparansi.

“Publik berhak tahu secara pasti berapa premium dan solar yang disalurkan Pertamina dan berapa yang dijual setiap SPBU. Ini komoditas subsidi yang di­bayar dengan pajak rakyat,” ka­ta pengamat energi ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, data penjualan BBM per SPBU yang jumlahnya hanya 5.000 unit di seluruh In­donesia, bisa dipubli­ka­sikan se­cara berkala di laman res­mi Per­tamina dan diperbarui setiap dua minggu atau bulannya.

Undang-Undang (UU) APBN Peru­bahan (APBNP) 2012 me­nye­butkan, alo­kasi BBM bersub­sidi mencapai 40 juta kiloliter (KL), terdiri dari premium 24,4 juta KL, solar 13,9 juta KL dan minyak tanah 1,7 juta KL.

Dari jumlah tersebut, BBM yang disalurkan melalui SPBU adalah jenis premium dan solar dengan total volume 38,3 juta KL.

Pertamina mendistribusikan lebih dari 99 persen kuota pre­mium dan solar bersubsidi se­besar 38,3 juta kiloliter tersebut.

Komaidi mengatakan, dengan data rinci penjualan tersebut, akan diketahui jika ada BBM ber­subsidi yang tidak sampai ke SPBU dan diselewengkan ke tempat lain. Publik juga bisa me­ngecek apa­kah ada SPBU yang pen­jualan­nya tinggi, namun ti­dak sebanding dengan jumlah ken­daraannya.

“Mekanisme ini akan menja­wab isu-isu negatif yang ber­edar, termasuk perma­salahan over quota sekarang ini,” jelasnya.

Ke depan, lanjut Komaidi, per­­lu pula didata penjualan BBM per kendaraan, sehingga akan makin menekan penyalahgu­naan ko­mo­­ditas bersubsidi itu.

Dengan demikian, semua BBM yang dikeluarkan SPBU-lah yang dibayar pemerintah me­lalui pajak rakyat. Apalagi jika dibuat sistem seperti yang dila­kukan Bank Indonesia (BI) untuk mengawa­si transaksi ribuan bank.

“Kalau perbankan yang jum­lahnya banyak saja bisa ter­ko­neksi ke sistem BI, saya kira Per­­tamina juga dapat melaku­kan hal serupa, yakni SPBU terhu­bung dengan sistem di Pertamina,” ujarnya.

Vice President Corporate Co­mmunication Pertamina M Ha­run menyatakan, saat ini pen­jualan BBM subsidi tidak bisa diper­mainkan atau dimanipulasi ka­rena Pertamina menggunakan sistem komputer canggih.

“Kalau 10 tahun lalu ada yang meragukan berbagai data dari Per­tamina mungkin iya. Tetapi saat ini tidak mungkin karena kita su­dah menggunakan sistem kom­pu­te­risasi yang harganya sangat ma­hal sehingga tidak bisa di­mainkan,” jelas Harun, kemarin.

Menanggapi beberapa pihak yang meragukan data penjualan BBM subsidi, Pertamina mem­per­silakan melakukan penge­cekan langsung ke SPBU.

Menurut Harun, Pertamina sudah melaporkan data penjual­an BBM bersubsidi ke media massa tiap bulan. “Tapi kalau tetap tidak percaya atau meragu­kan, kami persilakan siapapun mengecek langsung penjualan BBM ke tiap SPBU,” katanya.

Harun menyatakan, saat ini su­lit memainkan penjualan BBM subsidi. “Jika SPBU belum ba­yar BBM tidak bisa didistribu­sikan. Pembayaran juga melalui sistem, mulai dari bank sampai masuk ke sistem kami, selanjut­nya sudah bayar baru kita kirim (cash and carry),” ungkapnya.

Dikatakan, sopir truk BBM ju­ga tidak pernah tahu ke mana saja BBM akan dikirim. “Sopir tiap me­ngirim harus berdasarkan data dari sistem kami, jadi datanya ke­luar baru tahu BBM dikirim ke ma­na. Jadi tidak mungkin di te­ngah jalan dia mengirim ke tem­pat lain,” cetus Harun. [Harian Rakyat Merdeka]


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya