Penembakan di Papua Bergeser ke Motif Ekonomi dan Politik

RMOL. Situasi di bumi Papua semakin tidak kondusif setelah adanya kasus penembakan terhadap pengendara sepeda motor dan kemudian disusul tembak-menembak kelompok tertentu dengan aparat TNI-Polri. Ketidakstabilan keamanan itu kini lebih terasa motif politiknya.  

"Situasinya sekarang sudah bergeser, bukan lagi penembakan yang dilakukan oleh OPM tapi oleh kelompok bayaran untuk kepentingan ekonomi dan politik," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Mayjen (Purn) TB Hasanuddin, kepada wartawan (Senin, 21/5).

Di bidang ekonomi, telah terjadi perebutan program atau proyek yang terus mengalir ke Papua, dan menjadi rebutan segelintir elit di daerah, bahkan mungkin juga elit di pusat. Sementara di bidang politik, perebutan kekuasaan yang berkolusi dengan kelompok bersenjata semakin kental.

"Kasus penembakan terhadap pesawat Trigana dan disusul penembakan terhadap tukang ojek, mengindikasikan adanya penembakan bermotif politik, bukan masalah OPM," jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu berharap, aparat intelejen TNI/Polri  mencermati masalah tersebut dan melakukan tindakan di lapangan secara proporsional dan profesional. Dia serukan agar aparat tidak bermain di air keruh hanya untuk kepentingan sesaat. Penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi, harus tetap dilakukan.

"Siapapun pelaku korupsi harus diseret ke meja hijau. Koruptor-koruptor elit itulah yang kadang berlindung dalam isu referendum," jelasnya.

Mengenai Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), Hasanuddin menilai, walaupun awalnya sedikit tersendat, tapi sekarang cukup efektif setidaknya dalam mengidentifikasi masalah dan menyerap aspirasi rakyat pada arus bawah. Dan agar program pemerintah pusat bisa berjalan dengan efisien dan efektif, UP4B perlu diberi kewenangan yang lebih besar terutama pada bidang kontrol dan kendali. [ald]