Jaga Iklim Investasi, Perkara Astro Perlu Diberi Red Notice

RMOL.Pemerintah diminta menjaga kepastian hukum berusaha teru­tama di bidang penyiaran. Jangan sampai ada lagi, perkara yang menggangu iklim investasi. Un­tuk itu, Direktur Eksekutif Lem­baga Studi Ekonomi dan Poli­tik Indonesian Club, Gigih Guntoro meminta Mabes Polri mener­bitkan red noti­ce terhadap bos Astro All Asia Network PKC (Ast­ro Group), Ralph Marshall.

“Kalau sudah ditetapkan se­bagai DPO (Daftar Pencarian Orang), sebaiknya Mabes Polri segera me­naikkan ke level atau pering­kat yang lebih tinggi de­ngan mengeluarkan red noti­ce,” kata Gigih di Jakarta, kema­rin. Permintaan ini, terkait du­gaan penipuan yang dilakukan Ralph tentang perbedaan laporan ke­uangan yang diterbitkan terha­dap perusahaan rekanannya yang berada di Indonesia.

Menurutnya, Mabes Polri ha­rus segera menindaklanjuti du­gaan pemalsuan dokumen yang melibatkan warga negara Malay­sia. Pasalnya, hal ini akan ber­dam­pak pada iklim investasi di Indonesia. “Jika tidak segera ber­tindak, ditakutkan para investor akan lari dan tingkat pereko­no­mian Indonesia akan turun,” ungkapnya.

Lebih jauh, Gigih mengatakan pihak Mabes Polri juga dapat be­kerja sama dengan Interpol untuk menangkap Ralph. Saat ini, Ralph Marshall juga masih ter­sandung masalah hukum, yaitu dugaan korupsi yang melibatkan bosnya, Ananda Krishnan dan Ma­xis (Astro Group) pada tran­saksi jual beli saham perusahaan telekomunikasi India, Aircel.

Sementara Kuasa Hukum As­tro Hafzan Taher sebelumnya mengaku, per­kara yang mem­belit Marshall telah dihentikan sebe­lum­nya. Bah­kan, dia meng­klaim, polisi telah me­ner­bitkan Surat Perintah Peng­hentian Pe­nyidikan (SP3).

Dia membantah pernyataan ke­polisian yang menyatakan klien­nya tidak kooperatif. Me­nu­rutnya, polisi tidak pernah me­manggil kliennya yang sekarang berada di Malaysia itu. Pihak Astro men­duga, ada hal-hal yang tidak beres dalam penanganan kasus ini.

Dia memperkirakan upaya penekanan terhadap klien­nya ini dilakukan terkait kasus perdata yang melibatkan Astro dengan PT Ayunda Prima soal sengketa hak siar Liga Inggris. “Saya melihat arahnya ke sana untuk membatal­kan putusan Siangapore Inter­na­tional Arbirase Centre (SIAC),” tuding dia.

Astro dan Grup Lippo memang pernah menjalankan bisnis tele­visi berlangganan bernama Astro TV. Namun, di tengah ja­lan, kong­si bisnis itu retak dan terjadi saling gugat di pengadilan.

Pada Februari 2010, SIAC meng­abulkan gugatan Astro. SIAC menghukum Ayunda, Di­rect Vi­sion, dan Lippo Group mem­bayar ganti rugi 230 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,14 triliun. [Harian Rakyat Merdeka]