Pengawasan Ilegal Fishing di Papua Masih Lemah

RMOL.Pemerintah masih terlalu le­mah melakukan pengawasan di wi­layah kelautan. Pasalnya, ma­sih banyak pelaku ilegal fishing baik kapal berbendera asing maupun berbendera Indonesia yang menyusup dan menjual hasil tangkapannya kepada kapal asing.

Direktur Eksekutif Conser­vation International Indonesia (CII) Ketut Sarjana Putra me­ngatakan, lemahnya pengawasan pemerintah merupakan ke­untungan bagi pelaku ilegal fi­shing di perairan Indonesia.

“Penangkapan ikan secara ilegal di kawasan konservasi Hiu Raja Ampat, Papua Barat m­e­rupakan kejadian yang sangat ka­mi sesalkan. Tindakan ilegal para nelayan itu dapat merusak proses peremajaan hiu di kawasan konservasi perairan Raja Ampat. Hal ini jelas merugikan masya­rakat lokal karena mengurangi ketersediaan ikan hiu yang bernilai ekonomi tinggi bagi me­reka,” kata Ketut.

Ketut menyayangkan lolosnya 33 nelayan yang menangkap Hiu secara ilegal di kawasan kon­ser­vasi Hiu di Raja Ampat. Me­mang, para nelayan tersebut sem­pat ditahan gabungan patroli ga­bungan masyarakat adat di kam­pung Salyo dan Selpele serta Pos Angkatan Laut Waisaipada Senin (30/4) di perairan Raja Ampat. Tim patroli bahkan telah menyita barang bukti sirip hiu, bangkai ikan hiu, pari manta dan teripang yang diper­kirakan bernilai Rp 1,5 miliar.

“Semua hasil tangkapan nela­yan dan dokumen kapal disita dan nelayan diperintahkan untuk mengikuti kapal patroli ke Pelabuhan Waisai. Sayangnya, mereka berhasil melarikan diri dan kini masih dalam penge­jaran,” jelasnya.

Partnership CII yang tergabung dalam Program Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) Pieter Wamea menambahkan, khusus di wilayah Papua dan sekitarnya, potensi kerugian negara di paruh semester pertama tahun ini mencapai Rp 2 triliun. Besarnya kerugian ini tak lepas dari lemah dan kurangnya anggaran dalam melaksanakan pengawasan di perairan Indonesia terutama di Papua.

“Selama ini Papua masih menjadi surga para pelaku illegal fishing. Bagaimana tidak, pe­ngawasan serta anggaran kita le­mah untuk pengawasan perairan kita. Pemerintah harusnya dapat bertindak cepat,” kata Pieter saat dihubungi melalui ponselnya.

Pieter mengatakan, wilayah yang rawan terhadap pencurian ikan maupun udang di perairan Papua adalah Sorong, Fakfak, Kaimana dan kawasan Merauke.

Sementara Menteri Kelautan dan Per­ikanan Sharif Cicip Sutardjo mengklaim, sampai pertengahan 2012, peme­rintah berhasil menetapkan kawasan konservasi laut seluas 15,35 juta hektar atau 76,75 persen dari target 20 juta hektar pada 2020.

“Upaya yang dilakukan KKP melalui Program Kawasan Konservasi laut (MPA) bertujuan melindungi keanekaragaman hayati serta menjaga kelestarian sumber daya ikan agar dapat menopang kepentingan ekonomi masyarakat khususnya para nelayan,” ujar Cicip.

Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Syahrin Abdu­rah­man menyatakan, dengan ang­garan Rp 100 miliar per tahun­nya, tidak cukup melakukan pe­ngawasan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia.

“Jika anggaran saat ini hanya Rp 100 miliar hanya cukup untuk 180 hari saja,” jelasnya. [Harian Rakyat Merdeka]